alexametrics

Hadiri Pemakaman Istri, Ruslan Buton Akan Dikawal Petugas

26 September 2020, 11:41:50 WIB

JawaPos.com – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memberikan izin selama empat hari kepada Ruslan Buton, terdakwa kasus ujaran kebencian untuk menghadiri pemakaman istrinya yang meninggal dunia Jumat (25/9), di Bandung, Jawa Barat.

Pejabat Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haruno Patriadi di Jakarta, Jumat, mengatakan izin diberikan dari tanggal 25 hingga 28 September 2020. “Terhitung hari ini (Jumat) sampai hari Senin,” kata Haruno seperti dikutip Antara, Sabtu (26/9).

Pemberian izin atas dasar kemanusiaan agar terdakwa dapat menghadiri pemakaman dan melepas kepergian sang istri ke peristirahatan terakhir. Selama masa pemberian izin, Rulan Buton akan dikawal oleh pengawal tahanan mulai dari berangkat hingga dipulangkan kembali ke rumah tahanan.

“Terdakwa didampingi petugas pengawal tahanan hingga dikembalikan lagi ke Rutan Bareskrim,” ujar Haruno.

Seperti diberitakan sebelumnya, Erna Yudhiana, 44, istri Ruslan Buton, meninggal dunia akibat sakit yang dialaminya. Erna diketahui sudah cukup lama mengidap penyakit ginjal dan harus melakukan cuci darah setiap dua minggu sekali.

Erna Yudhiana sempat hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperjuangkan keadilan suaminya dengan mengajukan praperadilan pada Juli 2020. Ia datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dalam kondisi sakit, sehingga harus menggunakan kursi roda.

Kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun menyebutkan jenazah istri Ruslan Buton dikebumikan di Bandung. Ruslan, lanjut Tonin, juga telah berangkat ke Bandung untuk menghadiri pemakaman setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi izin kepadanya.

Izin tersebut diberikan berdasarkan surat penetapan majelis hakim nomor 845/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan permohonan tim penasihat hukum terdakwa dengan alasan demi kemanusiaan. “Menetapkan memberi izin kepada terdakwa Ruslan Buton bin La Mudjuni tersebut karena istrinya meninggal dunia,” tulis keterangan dalam surat penetapan majelis hakim tersebut.

Adapun surat penetapan itu ditetapkan pada Jumat, 25 September 2020. Serta ditandatangani oleh hakim Ketua Majelis Dedy Hermawan serta hakim anggota majelis Ratmoho dan Haruno Patriadi yang memeriksa dan mengadili perkara.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Antara



Close Ads