JawaPos Radar | Iklan Jitu

Pimpinan KPK Digugat Pegawainya ke PTUN, Ini Komentar Busyro

26 September 2018, 21:37:17 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Busyro Muqoddas
Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas menilai, tindakan yang dilakukan pimpinan KPK dengan melakukan rotasi memang tegas namun membawa masalah besar dan pertanyaan besar. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melakukan rotasi kepada 14 orang Pegawainya beberapa waktu lalu. Meskipun banyak penolakan datang, proses pelantikkan juga telah dilakukan.

Namun, beberapa minggu kemudian sejumlah tiga orang pegawai internal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas keputusan pimpinan yang dinilai tak transparan dan tak menggunakan landasan hukum yang ada di lembaga antirasuah ini.

Selang beberapa hari kemudian, Wadah Pegawai KPK juga turut mengajukan gugatan ke PTUN dengan alasan yang hampir sama.

Menanggapi hal tersebut mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas menilai, tindakan yang dilakukan pimpinan KPK dengan melakukan rotasi memang tegas namun membawa masalah besar dan pertanyaan besar. 

"Di sisi lain pimpinan KPK itu tegas terhadap bawahan yang ditunjukkan lewat proses rotasi. Tapi ketegasan ini malah jadi masalah besar," ujar Busyro pada JawaPos.com, Rabu (26/9).

Masalah besar yang dimaksud Busyro karena pimpinan seolah-olah mengabaikan kasus-kasus etik yang dilakukan pegawainya yang seharusnya bisa diproses oleh pimpinan KPK, seperti beberapa waktu silam mantan Direktur Penyidikan, Aris Budiman yang terang-terangan membangkang pada pimpinan KPK karena menghadiri pansus Hak Angket KPK. 

"Dia tidak boleh datang ke Pansus KPK dan itu dia datang dan diakui dia melakukan pembangkangan juga sudah diperiksa oleh Pengawas Internal, tapi sampai hari ini tidak diberikan tindakan," sebutnya.

Kemudian, kata Busyro ada kasus lain juga yang hingga kini tak ada titik terang yakni mengenai pengaburan barang bukti oleh pegawai KPK, tapi sampai detik ini juga tak pernah diproses oleh pimpinan Agus cs. 

Untuk itu, dia mempertanyakan jika pimpinan memang ingin bersikap tegas terhadap pegawai, maka adil dalam pengambilan keputusan untuk seluruh pegawai tanpa pandang bulu.

"Itu dulu tidak diproses oleh pimpinan KPK lah kalau mau tegas tidak hanya memindah soal (rotasi) itu walaupun dinilai cacat ya. Tapi kenapa terhadap pegawai struktur yang berasal dari polisi pimpinan KPK tidak tegas?" ungkapnya.

Kendati demikian, Busyro menyebut alasan pegawai KPK yang mengajukan gugatan PTUN sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menentukan apa putusan Pimpinan KPK benar atau tidak merupakan langkah yang benar.

"Pegawai kemudian menempuh jalur yang tepat yaitu gugatan PTUN. Langkah tepat dan elegan, biar diuji di tata urusan pengadilan," imbuhnya.

Bahkan, komunikasi mengenai adanya niatan gugatan itu juga sempat dikomunikasin oleh para alumni KPK termasuk Busyro.

"Pegawai KPK komunikasi dengan sejumlah alumninya, rotasi ini tidak dinilai tidak memiliki dasar yang digunakam menempuh mekanisme," tambahnya.

Sebelumnya, pimpinan KPK resmi melantik 14 pejabat internalnya, meskipun banyak ditentang karena dinilai tak transparan. Pelantikan ini dilakukan di gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/8).

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut, lembaganya melantik pejabat internal sesuai dengan janji organisasi agar bisa berjalan dengan baik dan membuat indeks persepsi korupsi KPK lebih baik.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up