alexametrics

Ditanya Soal Duit Suap Kasus Bakamla, Ini Jawaban Tb Hasanuddin

26 September 2018, 18:28:40 WIB

JawaPos.com – Mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengaku tidak pernah menerima aliran uang terkait anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla). Meski memang anggaran Bakamla bergulir di Komisi I DPR RI.

“Demi Allah saya tidak menerima sesuatu, saya disumpah Yang Mulia,” kata Hasanuddin saat bersaksi dalam sidang perkara suap pengurusan anggaran untuk Bakamla dengan terdakwa Fayakhun Andriadi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/9).

Hasanuddin menyampaikan hal tersebut untuk merespons pertanyaan salah seorang anggota majelis hakim. Apakah dirinya menerima sesuatu maupun uang terkait anggaran untuk Bakamla.

Hasanuddin mengklaim tidak mengetahui soal uang yang diterima Fayakhun sejumlah USD 11.480 dari Direktur Utama (Dirut) PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.

“Saya tidak tahu Yang Mulia. Karena kami beda tugas (kami Komisi I, Fayakhun anggota Banggar) setelah selesai (dibahas usulan dari Bakamla, disetujui diusulkan) ke Banggar,” ucapnya.

Menurut Hasanuddin, Bakamla yang awalnya bernama Bakorkamla mengajukan anggaran tambahan dari APBN-P sejumlah Rp2,5 triliun lebih. Pihak Bakamla menyampaikan lampiran untuk apa saja tambahan tersebut.

“Bakamla itu usulkan tambahan Rp2,5 triliun. Tentu usulan ini dengan catatan-catatan penggunannya untuk apa, lalu dibahas oleh seluruh anggota fraksi yang hadir. Biasanya dilampirkan (rinciannya) untuk dibahas,” paparnya.

Hasanuddin tidak mengetahui apakah usulan angka-angka itu sudah dibahas dengan pihak terkait di pemerintah. “Kami tidak tahu proses di pemerintah dengan Banggar. Tapi begitu hadir mereka sudah bahwa sejumlah itu dan dipaparkan sejumlah itu,” tandasnya.

Dalam perkara ini, Fayakhun merupakan terdakwa dalam perkara korupsi proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla. Fayakhun didakwa menerima suap sebanyak USD 911.480 dari Direktur PT Merial Esa, sebagai pihak yang menggarap proyek tersebut.

Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Fayakhun menerima uang itu sebagai imbalan atas jasanya meloloskan alokasi penambahan anggaran Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Atas perbuatannya, Fayakhun didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Imam Solehudin

Reporter : (rdw/JPC)

Ditanya Soal Duit Suap Kasus Bakamla, Ini Jawaban Tb Hasanuddin