alexametrics

Perpres Stranas PK Terkesan Jadi Alat Kampanye Jokowi di Pilpres 2019

26 Juli 2018, 15:48:19 WIB

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Hal ini kemudian mendapat tanggapan dari para aktivis antikorupsi dan pakar hukum.

Pakar hukum pidana Abdul Fikchar Hadjar menilai, seharusnya Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dapat dikeluarkan jauh sebelum tahun politik. Walaupun sekarang tidak ada istilah terlambat.

“Tetapi karena dikeluarkan di tahun politik dan pada akhir masa jabatan yang juga menjelang Pilpres, maka menimbulkan kesan bahwa terbitnya Perpres itu sebagai alat kampanye tidak terhindarkan,” kata Fikchar kepada JawaPos.com, Kamis (26/7).

Namun demikian, terlepas dari itu prioritas pemberantasan korupsi, mestinya mendapat perhatian yang lebih, mengingat kegiatan ekonomi menggunakan anggaran negara selain APBN sudah sangat begitu besar.

“Kontrol dari aparat pemberantasan korupsi seperti KPK menjadi sangat signifikan,” tegas Fikchar.

Sementara itu, aktivis antikorupsi yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap Perpres tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi hanya sekedar dokumen kosong yang akan menguntungkan Jokowi pada Pilpres 2019.

“Bagi saya miskin substansi. Beban utang paling besar Pak Jokowi hari ini adalah penyelesaian penyerangan terhadap Novel Baswedan yang masih gelap gulita,” tegas Dahnil.

Menurut Dahnil, Jokowi seharusnya mementingkan dalam menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel. Sebab, kasus tersebut merupakan ancaman dan serangan terhadap agenda pemberantasan korupsi.

“Mereka yang bekerja untuk pemberantasan korupsi justru tak terlindungi, namun justru terancam dan sulit memperoleh keadilan,” pungkasnya.

Terkait adanya tudingan ini, juru bicara Presiden Jokowi, Johan Budi hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Sementara Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com melalui aplikasi whatsapp, kendati informasi pesannya terbaca. Sementara ketika dihubungi tidak diangkat telfonnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : (rdw/JPC)



Close Ads
Perpres Stranas PK Terkesan Jadi Alat Kampanye Jokowi di Pilpres 2019