JawaPos Radar

KPK Hadirkan 10 Saksi di Persidangan BLBI dengan Mayoritas Petambak

26/07/2018, 09:20 WIB | Editor: Kuswandi
Syafruddin Arsyad Temenggung
Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani sidang di PN Tipikor Jakarta (Ridwan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan 10 orang saksi dalam sidang penerimaan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

"Direncanakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) akan menghadirkan 10 orang saksi dalam sidang BLBI," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (26/7).

Kesepuluh saksi yang rencana dihadirkan adalah Edifice Sinaga. Kemudian menghadirkan Arif Agus dari BPK. Selain itu, mereka juga mengundang petambak yakni Imam Munawir, Lasim, Towilun, Tugiyo, dan Yusuf. Mereka juga menghadirkan saksi bernama Ester Agung Setiawati dan Soepomo.

"Mereka adalah petambak-petambak yang sengaja kami hadirkan untuk membuktikan bagaimana sebenarnya status kewajiban petambak saat itu. Karena salah satu poin yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp 4,58 triliun adalah piutang bertambah pada saat itu macet," ucap mantan peneliti ICW ini.

Menurut Febri, kemacetan piutang memunculkan misrepresentasi yang diduga dilakukan oleh obligor. Namun, surat keterangan lunas tetap dikeluarkan oleh Syafruddin.

Oleh karena itu, jaksa akan berusaha membuktikan dalil kemacetan piutang yang memunculkan misrepresentasi dan mengakibatkan kerugian negara.

"Itu yang akan dibuktikan dan sejauh ini kami menduga semakin kuat bukti-bukti yang menjelaskan bahwa ada persoalan serius di balik penerbitan SKL terhadap Samsul nursalim pada saat itu," jelas Febri.

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua BPPN didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up