JawaPos Radar

Kasus Korupsi SKL BLBI

KPK: Dipanggil Tiga Kali, Konglomerat Sjamsul Nursalim Tak Hadir

26/07/2018, 09:54 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melakukan pemanggilan terhadap Samsjul Nursalim sebanyak tiga kali dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Bahkan, lembaga ini sudah bekerjasama dengan otoritas Singapura untuk memastikan panggilan tersebut diterima.

"Pemanggilan Sjamsul Nursalim dan isteri sebagai saksi dalam penyidikan pada 29 Mei 2017, 25 Agustus 2017 dan 06 November 2017," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, pada awak media, Kamis (26/7).

Namun hal berbeda disampaikan oleh kuasa hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail. Dia mengaku kliennya sama sekali tidak menerima surat panggilan dari lembaga antirasuah.

"Kami belum pernah menerima surat panggilan, itu dari saya ya," ungkapnya saat ditemui, di Hotel Meridien, Rabu (25/6) kemarin.

Menurut Maqdir, alasanya kliennya tidak memenuhi panggilan lembaga antikorupsi, karena pemerintah sudah menyelesaikan kasus ini, jadi untuk menghargai janji tersebut.

"Udah dipanggil atau tidak? Ada nggak tanda terima. Dia nggak datang karena menghargai janji pemerintah, pemerintah bilang nggak dituntut dan nggak sidik hukum. Itu aja yang dipegang. udah selesai," tuturnya.

Dilain pihak, terkait adanya klaim dari Maqdir, KPK menegaskan jika yang dilakukannya tidak mengada-ngada.

"Semestinya, jika Sjamsul Nursalim dan isteri memiliki itikad baik, seharusnya memenuhi panggilan KPK. Dan jika ada bantahan, justru dapat disampaikan saat pemeriksaan berjalan," imbuhnya.

Sementara itu terkait dengan audit BPK tahun 2002, 2006 dan 2017, menurut Febri, tidak dapat dipertentangkan. Karena ruang lingkup dan objek yang berbeda.

"KPK menduga negara dirugikan Rp 4.58 T dalam kasus ini. Kami mengajak semua pihak untuk berupaya bersama-sama mengawal ikhtiar mengembalikan uang Rp 4.58 T tersebut ke negara. Agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak," ujarnya.

Di lain pihak menurut kuasa hukum Sjamsul lain Otto Hasibuan, audit 2002, hasilnya BPK ternyata sudah closing. Maka 2006 sebelum BPPN dibubarkan, BPK audit seluruh bank bermasalah.

"Yang BDNI, hasil dari BPK setelah diperiksa maka dengan ini kami nyatakan SKL diberikan layak diberikan," tukasnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up