JawaPos Radar

Sidang Kasus SKL BLBI

Auditor BPK Sebut Tidak Spesifik Audit Utang Petambak Pada 2006

26/07/2018, 16:45 WIB | Editor: Kuswandi
Syamsudin Haris
Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani tahap dua beberapa waktu lalu (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Arief Agus menuturkan, pihaknya mengaudit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2006. Namun tidak spesifik melakukan terkait soal utang petambak yang dibebankan oleh Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

"Tidak ada yang detail soal laporan petambak," kata Arief saat bersaksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Menurut Arief, BPK melakukan audit pada 2006 untuk memeriksa penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) dalam rangka pemeriksaan atas laporan pelaksanaan tugas BPPN. Salah satu yang juga diaudit adalah penerimaan aset-aset yang diterima BPPN dari para obligor.

Kendati demikian, Arief menilai tidak ada yang spesifik sampai kepada utang petambak kepada BDNI yang dikemudian hari dinyatakan bermasalah.

Dalam kesimpulan pemeriksaan, BPK menyatakan semua obligor sudah memenuhi kewajiban terhadap BPPN. Padahal, dalam audit investigatif tahun 2017, BPK menemukan kerugian negara Rp 4,58 triliun.

"Mungkin itu ada dilaporkan lain, kalau ada masalah nanti ada audit tersendiri," ucap Arief.

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua BPPN didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up