alexametrics

Ada Kode Khusus untuk Menag, Lukman Akui Terima Duit dari Kedubes Arab

26 Juni 2019, 21:24:18 WIB

JawaPos.com – Dalam sidang ‎lanjutan perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) untuk terdakwa Haris Hasanuddin dan ‎Muafaq Wirahadi, terungkap adanya kode khusus.

Kode khusus itu adalah B1 sebutan bagi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ‎yang diketahui juga politukus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Awalnya kejadian itu terjadi pada saat Jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir ‎menanyakan kepada bekas Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy, apa sebutan kalau memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

“Saudara menanggil Pak Menteri Lukman ada kode tertentu,” tanya Abdul kepada Rommy di Sidang Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6).

Rommy langsung menanggapi pertanyaan dari Abdul Basir. Dia membenarkan ada kode khusus dengan sebutan B1 kepada alau dia Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kode itu dilakukan apabila berbicara dengan seseorang. 

“Kadang Pak Menang, kadang Pak Menteri, kadang Mas, kadang saya pakai B1,” kata Rommy.

Kode B1 itu memantik Jaksa KPK Abdul Basir untuk bertanya lebih detail mengenai apa arti dari kode khusus tersebut. “Banteng artinya, karena itu kan di Lapangan Banteng (Kantor Kemenag),” jawab Rommy.

Namun demikian Rommy mengaku tidak ingat kode khusus B1 ini digunakan saat berbicara dengan bekas Kepala Kanwil Jawa Timur Haris Hasanuddin. Hal itu karena terlalu sering menjalin komunikasi dengan ‎Haris.

“Saya lupa,” singkat Rommy.

Kendati demikian, Jaksa KPK Abdul Basir mengatakan, di sesi sidang lain pihaknya akan membuka percakapan antara Rommy dengan Haris Hasanuddin lewat chat.

‎”Nanti chatnya keluar di waktu yang tepat,” pungkas Jaksa.

Sementara itu, dalam penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Menag Lukman, KPK menemukan yang senilai USD 30 ribu dan Rp 180 juta. Terkait itu Abdul Basir juga mencecar adanya uang di ruangannya tersebut.

Menjawab pertanyaan dari Jaksa KPK ini, Lukman mengatakan, uang tersebut berasal dari pejabat Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Uang itu ia terima karena Indonesia sukses menjadi tuan rumah MTQ Internasional yang diadakan keluarga Amir Sulton.

“Karena keluarga (Amir) Sulton rutin mengadakan MTQ internasional di mana Indonesia jadi tuan rumahnya menjadi penyelenggaranya,” ujar Lukman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6).

Lukman menjelaskan, dirinya sempat menolak menerima uang tersebut. Namun tetap dipaksa untuk menerimanya. Sehingga uang yang ia terima itu rencananya digunakan untuk kegiatan bakti sosial dan sejenisnya.

“Itu dia yang saya katakan bahwa saya mengatakan tidak berhak menerima ini. Saya tahulah sebagai penyelenggara negara tidak boleh menerima gratifikasi,” katanya.

Politikus senior PPP ini mengatakan, uang yang ia terima itu dari Syekh Saad dan Ibrahim. Namun tepatnya kapan uang itu diberikan ‎Lukman mengaku lupa. Dia hanya ingat uang itu diberikan pada akhir 2018 di Kantor Kemenang.

“Seingat saya dua orang itu yang memberikan uang,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada 18 Maret 2019 silam, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ‎lembaga antirasuah telah menyita sejumlah uang dari hasil penggeledahan di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di gedung Kementerian Agama, Jakarta.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Menurut Febri, uang pecahan rupiah yang disita senilai seratusan juta rupiah. Sedangkan pecahan dolar AS masih dihitung oleh tim yang berada di lokasi.

Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di gedung Kemenag, yaitu ruang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian.

Sekadar informasi, ‎dalam kasus ini, Haris didakwa menyuap Rommy dan Menag Lukman Hakim. Haris memberikan uang sebesar Rp 325 juta kepada keduanya.

Menurut jaksa, pemberian uang itu patut diduga karena Romy dan Lukman Hakim melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, Haris saat itu tak lolos seleksi karena ia pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Dalam persidangan tersebut, Haris didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.‎ 

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono