alexametrics

KPK Dalami Janji Fee untuk Sofyan Basir

26 April 2019, 11:03:55 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengurai penerimaan janji atau hadiah untuk Sofyan Basir, tersangka kasus korupsi proyek PLTU Riau 1. Kemarin (25/4) penyidik memanggil direksi PLN dan anak perusahaan yang bersinggungan langsung dengan proyek tersebut.

Salah satunya, Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firsantara. Iwan diperiksa terkait peran Sofyan dalam proses kesepakatan kerja sama PLTU Riau 1.

Ditemui setelah pemeriksaan, Iwan mengungkapkan, materi penyidikan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Namun, dia enggan membeberkan materi yang ditanyakan penyidik. “Sama saja seperti BAP (berita acara pemeriksaan, Red) saya yang dulu,” kata Iwan.

Dia mengaku tidak tahu-menahu soal dugaan penerimaan janji dari bos Blackgold Natural Resources Johannes B. Kotjo untuk Sofyan terkait proyek PLTU Riau 1. “Sama sekali nggak ada. Kami nggak tahu,” ungkap Iwan.

Dalam persidangan dengan terdakwa Eni Maulani Saragih, diketahui bahwa Iwan berperan sebagai salah satu pihak yang turut menandatangani kontrak induk (heads of agreement) pembangunan PLTU Riau 1. Kontrak itu juga ditandatangani anggota konsorsium lainnya. Yakni, PLN Batubara, China Huadian Engineering Company (CHEC), dan PT Samantaka Batubara.

Direktur Utama PT PJB Investasi Gunawan Yudi Hariyanto juga tidak banyak berbicara terkait dugaan fee dari induk perusahaan Samantaka Batubara, Blackgold Natural Resources, untuk Sofyan Basir. “Tanya penyidik saja. Semua sudah kami jelaskan kepada penyidik,” katanya.

Selain Iwan dan Gunawan, kemarin KPK memanggil Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso, Direktur Operasi PT PJB Investasi Dwi Hartono, Plt Direktur Operasional PT PLN Batubara Djoko Martono, dan Kepala Divisi IPP PT PLN Muhammad Ahsin Sidqi. Di antara saksi-saksi itu, Supangkat tidak memenuhi panggilan.

Sementara itu, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan tersangka Sofyan Basir. Sebagaimana diketahui, Dirut PLN nonaktif tersebut kini tengah berada di Paris, Prancis.

Sementara itu, celah kongkalikong di lingkungan PT PLN terbuka lantaran di perusahaan pelat merah tersebut belum ada aturan tegas untuk menutup potensi konflik kepentingan (conflict of interest). Misalnya, membatasi pertemuan informal antara pejabat PLN dan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dalam proyek kelistrikan.

Ketua Tim Kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK Dedi Hartono mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada PLN untuk membuat aturan tentang benturan kepentingan itu. Namun, hingga saat ini rekomendasi itu belum terealisasi. “Minggu depan sebenarnya mau kami tindak lanjuti,” katanya.

Selama ini KPK telah menerapkan aturan ketat soal konflik kepentingan itu. Misalnya, melarang pimpinan bertemu seseorang yang diduga terlibat kasus. Baik bertemu di hotel, lapangan golf, maupun rumah.

Dedi mengungkapkan, tekanan dan godaan di PLN memang cukup besar. Banyak pihak eksternal yang tergiur dengan “kue” di perusahaan tersebut. Mulai pengadaan bahan bakar pembangkit listrik, proyek pembangkit (generation plants), hingga pengadaan transmission power lines.

Nah, selama ini pimpinan PLN, terutama direktur utama (Dirut), hampir tidak pernah terbuka kepada KPK terkait adanya tekanan dan godaan dari pihak luar. Dedi lantas mencontohkan Sofyan Basir yang tidak terbuka kepada KPK soal adanya permintaan proyek dari mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Setya Novanto (Setnov). Permintaan itu disampaikan Setnov di rumahnya.

Selain soal benturan kepentingan, Direktorat Litbang KPK kemarin memaparkan hasil kajian efisiensi tata kelola kelistrikan. Menurut KPK, ada beberapa permasalahan kelistrikan nasional yang belum terselesaikan hingga sekarang. Mulai ketidakpastian pasokan dan harga energi primer jangka panjang pendukung industri kelistrikan hingga ketergantungan terhadap BBM.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (tyo/c10/fal)