alexametrics

Cegah TPPU, PPATK Telusuri Tindak Pidana Korupsi Hingga Pidana Pemilu

26 Februari 2019, 10:50:53 WIB

JawaPos.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tahun 2019 dengan mitra kerja untuk memperkokoh sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi (tipikor) dinilai, merupakan tindak pidana asal yang berisiko tinggi dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Diperlukan kerja nyata baik dari PPATK, KPK, LPP, dan pihak pelapor untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi tersebut, sehingga risiko terjadinya tindak pencucian uang dapat menurun,” kata Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badarudin di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (26/2).

Kiagus menuturkan, PPATK telah mencanangkan program kerja anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang tidak terbatas hanya pada mitigasi risiko tipikor.

Pihaknya pun telah melakukan koordinasi dengan KPK dan aparat penegak hukum dalam memberantas TPPU yang melibatkan tindak pidana asal seperti korupsi, narkoba, pajak, dan penipuan.

“Koordinasi bersama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) seperti OJK dan BI untuk melakukan joint audit pengawasan kepatuhan atas pihak pelapor yang berada di bawah pengawasan LPP tersebut, seperti joint audit Bank Pembangunan Daerah yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemda untuk menilai good corporate governance (GCG)-nya,” ucap Kiagus.

Selain itu, kata Kiagus, pihaknya akan mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang dengan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang akan membatasi nominal transaksi tunai yang dilakukan di industri keuangan.

“Bantuan pihak pelapor untuk keperluan yang tergolong berisiko tinggi, dengan membangun database Politically Exposed Person (PEP) berbasis single identity number (SIN). Hal ini akan mempermudahkan pihak pelapor untuk menandai dan memantau transaksi keuangan dari PEP tersebut, yang apabila setelah dianalisis merupakan transaksi keuangan mencurigakan akan dilaporkan ke PPATK,” ungkapnya.

Lebih jauh, Kiagus menuturkan pihaknya akan membantu menciptakan situasi pilkada dan pemilu yang bersih dan berintegritas, dengan melakukan riset lanjutan untuk menilai risiko dana kampanye digunakan sebagai sarana pencucian uang.

“Serta penentuan indikator transaksi keuangan yang diambil pada dana kampanye,” tandasnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads
Cegah TPPU, PPATK Telusuri Tindak Pidana Korupsi Hingga Pidana Pemilu