alexametrics

Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat Tak Miliki Izin Panti Rehabilitasi

26 Januari 2022, 14:58:22 WIB

Komnas HAM-LPSK Investigasi Dugaan Perbudakan Modern

JawaPos.com – Dugaan praktik perbudakan modern seiring temuan penjara di rumah pribadi Bupati (nonaktif) Langkat, Sumatera Utara (Sumut), Terbit Rencana Peranginangin mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja cepat.

Tidak hanya menerjunkan tim ke Langkat, Komnas HAM juga menindaklanjuti aduan Migrant Care itu dengan skema urgent response.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menegaskan bahwa komnas tidak ingin terlambat. ”Kalau ada dugaan terjadi penyiksaan, terlambat sedikit kami akan semakin meruntuhkan kemanusiaannya,” tegas dia kemarin (25/1).

Beberapa hal yang akan diperdalam, antara lain, alasan pembangunan kerangkeng atau penjara di rumah bupati nonaktif Langkat. ”Kalau memang ditemukan ada kasus penyiksaan, ditemukan ada perdagangan orang, ya tentu saja kasus ini berbeda dengan kasus korupsinya,” terang Anam.

Sebagaimana diketahui, Terbit Rencana Peranginangin memang tengah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Meski temuan kerangkeng atau penjara di rumah Terbit berawal dari OTT, Anam menegaskan bahwa penanganan kasusnya berbeda.

Koordinator Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Enang Sri Melani menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendalami informasi awal tersebut. Targetnya, identifikasi dan tindak lanjut dari laporan Migrant Care itu bisa selesai dalam satu pekan. ”Tergantung situasi di lapangannya. Kisarannya empat sampai enam hari atau lebih,” jelas dia.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : syn/tyo/idr/far/mia/ted/c9/fal

Saksikan video menarik berikut ini:

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Close Ads