alexametrics

KPK Sita Klinik Kesehatan Milik Bupati Hulu Sungai Utara

25 November 2021, 16:37:25 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita bangunan dan tanah milik Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid pada Rabu (24/11) kemarin. Selain itu, lembaga antirasuah juga turut menyita satu unit mobil milik Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Almien Ashar Safari.

KPK menduga, aset yang disita tersebut ada kaitannya dengan sangkaan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Abdul Wahid.

“Tim Penyidik KPK pada (24/11/2021) telah melakukan penyitaan berupa bangunan dan tanah yang diduga milik tersangka AW yaitu satu objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabuapten HSU yang diperuntukkan untuk Klinik Kesehatan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/11).

“Disamping itu sebelumnya penyidik juga telah menyita satu unit mobil dari Ketua DPRD Kabupaten HSU,” sambungnya.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya akan mendalami aset yang disita tersebut kepada saksi-saksi. Hal ini pun dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan.

“Barang bukti dimaksud selanjutnya akan dikonfirmasi kembali kepada saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini. Saat ini tim penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait perkara ini,” tegas Ali.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik juga telah memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Almien Ashar Safari pada Kamis (18/11) lalu. Dia didalami terkait pengetahuannya mengenai aliran dana dari fee proyek ke Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid.

Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Perkara ini merupakan pengembangan kasus yang telah menjerat Kepala Dinas PU Hulu Sungai Utara, Maliki; Direktur CV Hanamas, Marhaini dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi.

Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara dua periode menunjuk Maliki sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada 2019. Maliki diduga memberikan uang kepada Abdul Wahid agar menduduki jabatan tersebut.

Tak hanya soal jual beli jabatan Kepala Dinas PUPRP, Abdul Wahid juga diduga menerima suap dari proyek-proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebab pada awal 2021, Maliki menemui Abdul Wahid di rumah dinas bupati untuk melaporkan plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun 2021.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan




Close Ads