alexametrics

Usut Kasus Nur Mahmudi, Polisi Minta Bantuan KPK

25 Oktober 2018, 22:54:49 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan tim penyidik Polresta Depok, Kamis (25/10). Kehadiran mereka untuk meminta bantuan terkait kasus yang membelit mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut fasilitas itu memang harus diberikan karena merupakan bagian dari kegiatan supervisi KPK. Yakni ihwal penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah simpan Jalan Nangka Kota Depok 2015.

“Sejauh ini ada kebutuhan dukungan fasilitasi ahli yang akan diberikan oleh KPK. Pada prinsipnya, kegiatan korsup (koordinasi supervisi) penindakan seperti ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi trigger mechanism yang dilakukan KPK pada penegak hukum Polri ataupun Kejaksaan,” ungkapnya pada awak media, Kamis (25/10).

“KPK akan memberikan dukungan terhadap penyidikan, ahli yang dibutuhkan. Bisa ahli hukum, ahli teknik, atau ahli lain yang dbutuhkan dalam penanganan perkara,” sebutnya.

Dengan demikian, Febry berharap penyidik Polresta Depok bisa lebih optimal dalam menyelesaikan penanganan perkara korupsi ini. Serta meminimalisasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

“Baik itu kendala ahli maupun jika ada kendala adanya intervensi dari pihak luar,” tukasnya.

Dalam kasus ini, Nur Mahmudi tidak sendirian ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto pun turut menyandang status sama.

Dari hasil penyidikan sementara, kerugian yang ditimbulkan akibat kasus dugaan korupsi ini angkanya cukup fantastis. Negara ditaksir dirugikan sekitar Rp 10,7 miliar.

Sekadar informasi, kegiatan supervisi dilakukan dalam bentuk gelar perkara bersama Satgas Unit Koorsupdak KPK. Hadir Kasat Reskrim Polresta Depok, Kompol Bintoro dan tim, pihak dari Polda Metro Jaya, serta pihak dari Bareskrim Polri dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Merah Putih KPK.

Editor : Imam Solehudin

Reporter : (ipp/JPC)

Copy Editor :

Usut Kasus Nur Mahmudi, Polisi Minta Bantuan KPK