alexametrics

KPK Periksa Dua Pejabat Kementan Terkait Suap Impor Bawang Putih

25 September 2019, 11:48:58 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua orang pejabat Kementrian Pertanian (Kementan) dalam kasus suap impor bawang putih. Kedua pejabat Kementan tersebut yakni, Spudnik Sujono selaku Anggota Dewan Pengawas Kementan, dan Sri Wijayanti Yusuf selaku Direktur Perlindungan Hortikultura Kementan.

“Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka IYD (I Nyoman Dhamantra, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP),” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (25/9).

Terkait dugaan keterlibatan pihak lain dari unsur Kementan sendiri dalam kasus ini, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya pernah menjabarkan bahwa pihaknya memang tengah menelisik hal tersebut. Terlebih, KPK pernah menggeledah sejumlah lokasi yang terletak di linkungan kantor Menteri Amran Sulaiman bekerja.

“Nanti kalau perannya signifikan dikejar, kan TPPU kalau orangnya sudah meninggal saja kita kejar,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/8).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka salah satunya Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra. Politisi PDIP itu dijerat bersama lima orang lainnya yang terdiri dari Mirawati Basti selaku orang kepercayaan Dhamantra dan empat pihak swasta yakni Elviyanto, Chandry Suanda, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar.

KPK menduga Dhamantra telah meminta fee Rp 3,6 miliar untuk membantu Chandry dan Doddy mengurus rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan surat persetujuan impor (SPI). Keduanya terlebih dulu bertemu Mirawati serta swasta Elviyanto guna memuluskan urusan impor itu.

Dalam kesepakatan mereka, Dhamantra mematok commitment fee Rp 1.700-Rp 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor. Sementara itu, kuota impor bawang putih untuk 2019 sebesar 20 ribu ton. Dhamantra diduga baru menerima uang Rp 2 miliar dari kesepakatan itu. Uang itu diterimanya melalui rekening transfer money changer.

Atas perbuatannya Chandry, Doddy, dan Zulfikar sebagai penyuap disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Dhamantra, Mirawati, dan Elviyanto sebagai penerima sogokan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Estu Suryowati


Close Ads