JawaPos Radar

Begini Kata Wakapolri Soal Laporan Eks Danjen Kopassus

25/07/2018, 18:55 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Begini Kata Wakapolri Soal Laporan Eks Danjen Kopassus
Wakapolri Komjen Syafruddin. (Desyinta Nuraini/ JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Salah seorang pejabat tinggi Polri dituding mengintervensi kasus sengketa lahan yang melibatkan Eks Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen (Purn) TNI Soenarko. Kabarnya, orang tersebut memiliki jabatan di atas Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Ditanya mengenai hal tersebut, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin enggan menanggapinya lebih jauh. "Tanya saja sama yang melapor," ujarnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (25/7).

Dia mengaku belum mendengar atau menerima kabar terkait laporan Soenarko ke Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Eko Putut Bayuseno pada Senin kemarin, (23/7). "Saya tak tahu, saya belum ada laporan itu," tegasnya.

Namun yang pasti jika pejabat tinggi yang disebut-sebut memiliki posisi di atas Kabareskrim, hal tersebut berarti mengarah kepada dirinya dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. "Di atas kabareskrim, kapolri sama saya," imbuh Syafruddin.

Dia lantas menyanggah bahwa ada intervensi terhadap kasus tersebut. Kendati demikian, dia mempersilakan jika laporan Soenarko diproses lebih lanjut. "Danjen tidak ada saya rasa. Langkahnya Polri, ya silakan saja (diproses)," pungkas Syafruddin.

Sebwlumnya, Soenarko yang menjabat sebagai Dirut PT Sebuku Batubai Coal dan PT Sebuku Tanjung Coal mengaku kesal, lahan tambangnya diserobot PT MSAM. Tak hanya satu, ada dua lahan yang diserobot PT MSAM. Luas total lahan sekitar 25 hektar.

Pada sengketa di lahan pertama, dirinya sudah melapor ke Polda setempat, tapi tidak ditindaklanjuti. Soenarko juga sudah melapor ke Bareskrim Polri dan sudah dilakukan penyelidikan awal, sayangnya hingga kini kasus tersebut belum juga selesai.

Padahal dirinya mengaku sudah mempunyai bukti pelepasan hak. Itupun menurutnya dizalimi gubernur dengan mencabut izin. Pihaknya sudah menggugat di PTUN dan PTUN mengatakan batal. "Keputusan gubernur batal. Walaupun gubernur banding," cerita Soenarko kemarin.

Pada lahan kedua, Soenarko menuding Polres Kotabaru tak bersikap netral atas sengketa lahan ini. Aparat polres disebut Soenarko melakukan pembiaran atas sikap PT MSAM yang tetap menduduki lahan padahal sudah ada perintah kedua belah pihak mengoaongkan lahan untuk sementara hingga sengketa usai.

"Mereka (PT MSAM) menduduki lahan kami, kami laporkan, tidak ditindaklanjuti, dibiarkan saja. Mereka waktu kami menjaga, malah ditangkap dan diproses," kesalnya saat menyambangi Mabes Polri pada Senin lalu.

Soenarko pun mendengar kabar bahwa perlakuan yang didapatkannya dan ketidakjelasan kasus sengketa ini tak lepas dari intervensi petinggi Mabes Polri. "Penyidik bilang disuruh berhenti dari Mabes Polri, yang jelas bukan dari Polda atau Polres," sambungnya.

Dia menuding bahwa intervensi adalah pihak yang mempunyai kuasa di atas Kabareskrim. "Kalau yang bisa mengintervensi Kabareskrim ya di atasnya Kabareskrim. Simpulkan sendiri," ucap Soenarko penuh teka teki.

Kendati demikian dia masih menaruh keyakinan bahwa kasus sengketa lahan ini dapat dituntaskan pihak Kepolisian. "Pada kesempatan ini kami masih punya keyakinan permasalahan ini bisa diselesaikan TB1 (Kapolri Jenderal Tito Karnavian)," pungkas Soenarko.

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up