JawaPos Radar

Pemerintah Bakal Keluarkan Perpres Pelibatan TNI di UU Terorisme

25/05/2018, 10:32 WIB | Editor: Kuswandi
Yasona Laoly
Menkumham Yasonna Laoly (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pemerintah dan DPR telah merampungkan pembahasan Revisi UU Nomor 15/2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme. Semua fraksi juga sudah sepakat untuk melibatkan TNI dalam menangani terorisme.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengatakan, dengan dilibatkannya TNI, maka selanjutnya pemerintah akan menyusun Peraturan Presiden (Perpres) untuk dikeluarkan.

"Kita atur di Perpres dalam rangka pemberantasan terorisme" ujar Yasonna saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5).

Menurut Yasonna, adanya Perpres tersebut untuk mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, selain sebagai alat pertahanan negara.

"Bagaimana penggunaan TNI di luar perang harus diatur dalam Perpres," katanya.

Nantinya pemerintah juga bakal melakukan pembahasan lagi dengan DPR khusus Perpres pelibatan TNI tersebut. Hal itu dilakukan supaya tidak terjadi kemungkinan hal buruk sebelum Perpres itu dikeluarkan. Misalnya ada multi tafsir di Perpres tersebut.

"Jadi supaya tidak menimbulkan multi tafsir tentang bagaimana penggunaan TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme," pungkasnya.

Sekadar informasi, DPR akan mengesahkan UU tentang Tindak Pidana Terorisme. Sepuluh fraksi di DPR juga telah sepakat revisi tersebut segara disahkan menjadi UU.

‎Adapun mengenai definisi yang diajukan oleh pemerintah. Dewan bersama pemerintah sepakat untuk menggunakan definisi tentang terorisme opsi kedua.

Berikut bunyi definisi terorisme opsi kedua yang disepakati sepuluh fraksi di DPR:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.‎

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up