JawaPos Radar

Novanto Divonis 15 Tahun Penjara, ICW: Seharusnya Seumur Hidup

25/04/2018, 00:34 WIB | Editor: Dimas Ryandi
setya novanto
Terdakwa kasus megakorupsi e-KTP Setya Novanto divonis 15 tahun penjara. (JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku kecewa dengan vonis 15 tahun penjara untuk terdakwa kasus megakorupsi e-KTP, Setya Novanto. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta seharusnya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap mantan Ketua Umum Golkar itu.

"Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Setya Novanto sangat disayangkan. Harusnya seumur hidup. Karena sudah sepatutnya SN mendapat hukuman maksimal atas perbuatannya dalam perkara korupsi e-KTP," kata Tama, Selasa (24/4).

Tama juga menganggap perintah majelis ke Novanto agar membayar uang pengganti USD 7,3 juta tidak merepresntasikan angka kerugian negara dalam kasus e-KTP yang mencapai Rp 2,3 triliun. "Jumlah pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto hanya sekitar 22,69 persen dari total keseluruhan kerugian negara di kasus ini,” ujarnya.

Deisti Astriani Tagor
Istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor nampak sedih saat mendengar hakim membacakan vonis 15 tahun penjara untuk suaminya. (JawaPos.com)

Menurut Tama, mantan ketua DPR itu seharusnya dijatuhi hukuman maksimal. Sebab, Novanto bersikap tidak kooperatif sepanjang proses hukum. Dikhawatirkan vonis itu tak membuat Novanto jera.

Lebih lanjut, Tama juga memperlihatkan hasil polling atau jajak pendapat melalui Twitter di akun @SahabatICW, Senin (23/4) yang memperlihatkan 77 persen voters menginginkan Novanto dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

"Dengan demikian putusan hakim untuk tidak menghukum Novanto dengan pidana maksimal seumur hidup sangat disayangkan, mengingat yang bersangkutan sudah secara terang-terangan bersikap tidak kooperatif sepanjang proses hukum," paparnya.

Seperti diketahui, Novanto divonis 15 tahun penjara, denda 500 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan, perintah membayar uang pengganti USD 7,3 juta, serta pencabutan hak politik lima tahun pascamada pemidanaan. Vonis ini tidak berbeda jauh dari tuntutan jaksa KPK yakni 16 tahun penjara, denda Rp 1 miliar rupiah subsider enam bulan kurungan.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up