alexametrics

Pimpinan KPK Geram DPR Jadi Lembaga Termalas Lapor LHKPN

25 Februari 2019, 16:03:21 WIB

JawaPos.com – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengkritik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Sebab, sesuai dengan data KPK, disebutkan para wakil rakyat di Senayan ini menjadi yang paling rendah dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Itu kan undang-undang dibuat DPR. Kalau DPR juga yang tidak melaporkan harta kekayaannya, artinya tidak menjalankan undang-undang yang mereka bikin sendiri,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (25/2).

Undang-Undang (UU) yang dimaksud Syarif yaitu UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Urusan LHKPN memang tercantum dalam aturan tersebut, tepatnya pada Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi ‘Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat’.

Selain itu, kewajiban tentang LHKPN juga termuat dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Syarif pun menyebut penyetoran LHKPN sebagai bentuk transparansi bagi para pejabat.

“Kita sangat berharap LHKPN itu disetorkan, dilaporkan ke KPK. Itu juga menunjukkan niat mengikuti semua regulasi yang ada di Indonesia,” tukasnya.

Sesuai data KPK per 25 Februari 2019, menunjukkan baru sekitar 58 ribu penyelenggara negara yang menyetor LHKPN ke KPK. Jumlah itu katakan KPK baru sekitar 17,8 persen dari keseluruhan wajib lapor LHKPN yaitu sebanyak 329.142 penyelenggara negara di seluruh Indonesia.

Padahal batas waktu penyerahan LHKPN adalah 31 Maret 2019. Adapun harta yang dilaporkan adalah perkembangan kekayaan selama 2018 dan seluruh harta yang dimiliki bagi wajib lapor yang baru pertama kali melaporkan.

Dari total wajib lapor yang sudah melaporkan, yang paling rendah adalah wajib lapor dari DPR. Dari 524 wajib lapor, baru 7,63 persen atau 40 wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN-nya.

Berikut data kepatuhan wajib lapor LHKPN per 25 Februari. Eksekutif yang Wajib lapor 269.460, Sudah lapor 48.294, Kepatuhan 18,54 persen. Yudikatif, Wajib lapor 23.855, Sudah lapor 3.129, Kepatuhan 13,12 persen

Sementara DPR RI, Wajib lapor 524, Sudah lapor 40, Kepatuhan 7,63 persen, untuk MPR, Wajib lapor 2, Sudah lapor 1, Kepatuhan 50 persen.

Untuk DPD, Wajib lapor 136, Sudah lapor 82, Kepatuhan 60,29 persen dan DPRD, Wajib lapor 16.310, Sudah lapor 1.665, Kepatuhan 10,21 persen. Terakhir, BUMN/BUMD, Wajib lapor 27.855, Sudah lapor 5.387 dan Kepatuhan 19,34 persen.

Editor : Kuswandi

Reporter : Intan Piliang



Close Ads
Pimpinan KPK Geram DPR Jadi Lembaga Termalas Lapor LHKPN