alexametrics

Soal Kerangkeng, BNN Beberkan Proses Rehabilitasi Narkoba yang Benar

25 Januari 2022, 21:02:49 WIB

JawaPos.com – Penemuan kerangkeng manusia milik Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin membuat geger masyarakat. Terlebih lokasi tersebut disebut-sebut menjadi lokasi rehabilitasi.

Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, tempat rehabilitas yang benar minimal memenuhi syarat formil atau administrasi dan materil. Seperti memiliki IMV, izin penyelenggaraan rehabilitasi, pajak, kartu identitas, serta kepengurusan.

Sedangkan syarat materil harus memiliki tempat yang layak dan memenuhi syarat, memiliki petugas rehabilitasi mulai deri dokter jiwa, dokter umum, operator dan lain sebagainya.

“Orang mau direhab itu harus diasesmen dulu, apakah yang bersangkutan itu sakitnya apa, makainya apa, kemudian apakah cuma ada kecanduan narkoba atau ada gangguan jiwa yang menyertai lainnya ini harus diasesmen,” kata Pudjo saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (25/1).

Sementara itu, tim asesmen terdiri dari penyidik yang menangkap, BNN, psikolog, dokter dan beberapa lainnya. Tim asesmen selanjutnya memutuskan kategori yang dialami pasien. Mulai dari ringan, sesang, hingga sangat berat.

Selanjutnya harus diketahui pula obat-obatan ilegal yang dikonsumsi pasien. Termasuk penyakit penyerta lain hingga indikasi gangguan jiwa juga harus dideteksi terlebih dahulu.

Pengkategorian ini penting untuk menentukan terapi rehabilitasi yang diberikan kepada pasien. “Setelah itu dia (pasien) harus mengikuti progam Entry. Detoksisasi dan lain-lain, ada lagi program materi, jangka pendek, menengah, jangka panjang. Baik materi kegiatan atau kesehatan atau konsultasi psikolog,” kata Pudjo.

“Jadi direhab itu bukan dipenjara tapi kalau tempat rehab kayak tempat biasa saja. Kalau pagi ada senam, diajak lari, diajak diskusi, diberikan pembekalan program keterampilan seperti itu, bukan dipenjara,” imbuhnya.

Adapun lamanya rehabilitasi minimal 3 bulan, hingga 1 tahun. Di luar BNN juga terdapat banyak lokasi rehabilitasi legal yang memiliki izin dari pemerintah.

“(Rehabilitasi swasta) Ya banyak, tapi harus ada izin, ada program, tidak taruh di penjara bukan begitu. Makanya sejak awal kita nyatakan itu (kerangkeng milik Bupati Langkat) bukan rehab,” pungkas Pudjo.

Sebelumnya, kerangkeng manusia berbentuk penjara di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dikabarkan merupakan tempat rehabilitasi. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh Migrant Care dari aparat kepolisian.

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah mengungkapkan, dugaan tempat rehabilitasi tersebut diharapkan tidak menyurutkan adanya perbudakan manusia yang dilakukan Bupati Langkat. Karena bukan menjadi alasan, untuk mempekerjakan orang secara sewenang-wenang.

“Ada informasi dari polisi begitu (tempat rehabilitasi). Tapi mestinya tidak jadi alasan untuk mempekerjakan orang tanpa gaji dan dianiaya atas nama rehabilitasi,” kata Anis kepada JawaPos.com, Selasa (25/1).

Menurut Anis, izin pendirian kerangkeng manusia di halaman Bupati Langkat sebagai tempat rehabilitasi. Dia mengharapkan, hal ini tidak menyurutkan proses investigasi adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Menurut Anis, rehabilitasi terhadap para pengguna obat-obatan terlarang mempunyai standar khusus. Terlebih seharusnya dilakukan oleh aparat yang berwenang seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan rumah sakit khusus penanganan obat terlarang.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan

Saksikan video menarik berikut ini:

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Close Ads