alexametrics

KPK Tak Ragu Jerat Pihak yang Halangi Proses Penyidikan Bupati Langkat

25 Januari 2022, 19:02:28 WIB

JawaPos.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Hal ini guna mengumpulkan alat bukti terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Terbit Rencana.

Akan tetapi dikabarkan, upaya paksa penggeledahan ini mengalami hambatan. Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri mengingatkan untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan KPK.

“Hari ini (25/1) Tim Penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di wilayah Kabupaten Langkat, Sumut. Lokasi yang dituju diantaranya rumah kediaman pribadi tersangka TRP selaku Bupati Langkat,” kata Ali dikonfirmasi, Selasa (25/1).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengimbau, pihak manapun dilarang menghambat hingga menggagalkan proses penyidikan perkara korupsi. KPK tidak segan menjerat mereka yang menghalangi penyidikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“KPK tidak segan menerapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor,” tegas Ali.

Sebagai informasi, Pasal 21 UU Tipikor mengatur siapapun yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa, hingga saksi akan dikenakan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Close Ads