alexametrics

KPK Telisik Keterlibatan Tjahjo Kumolo dalam Kasus Suap Izin Meikarta

25 Januari 2019, 21:00:50 WIB

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah diperiksa dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Tjahjo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi (nonaktif) Neneng Hasanah Yasin.

Sepanjang pemeriksaan, Tjahjo dikonfirmasi soal sejumlah rapat yang digelar di Komisi II DPR RI dan Ditjen Otda Kemendagri. Termasuk, soal sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan terkait proses perizinanan Meikarta.

“Penyidik juga mengonfirmasi terkait sejumlah fakta persidangan termasuk komunikasi dengan Bupati Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (25/1).

Selain itu, penyidik juga memeriksa tiga saksi lain yakni Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Cecep Nur, dan Sekretaris Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi Henry Lincoln. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Terhadap Jejen Sayuti, penyidik mengonfirmasi pengetahuan dan peran yang bersangkutan terkait dugaan aliran dana suap proyek Meikarta ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga menerima aliran dana suap, termasuk fasilitas pelesiran ke luar negeri.

Kemudian, kepada Cecep, penyidik mendalami pengetahuan dan perannya dalam proses perubahan aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi. Cecep merupakan Ketua Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Sedangkan, terhadap saksi Henry Lincoln, penyidik mendalami pengetahuan dan perannya dalam Pansus RDTR Kabupatan Bekasi,” jelasnya.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.

Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah rencana ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal.

KPK juga telah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp 13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp 7 miliar. Uang Rp 7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan

KPK Telisik Keterlibatan Tjahjo Kumolo dalam Kasus Suap Izin Meikarta