JawaPos Radar

Tiga Alasan Idrus Marham Mundur dari Jabatan Mensos

24/08/2018, 13:38 WIB | Editor: Estu Suryowati
Idrus Marham, mensos, korupsi pltu
Mensos Idrus Marham saat diwawancarai awak media sebelum menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, beberapa waktu lalu. (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Politikus Partai Golkar Idrus Marham resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial (Mensos) di Kabinet Kerja. Diketahui saat ini Idrus sedang fokus menghadapi kasus yang menjeratnya. Bahkan dia sudah beberapa kali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Idrus Marham mengatakan, kedatangannya ke Istana Negara menemui Presiden Jokowi sebagai pertanggungjawaban dirinya sebagai menteri.

"Tadi menyampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya. Maka saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Mensos," ujar Idrus di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/8).

Alasan pengunduran dirinya, pertama untuk menjaga kehormatan Presiden Jokowi. Pasalnya, selama ini Presiden Jokowi memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Itu yang ingin saya jaga," katanya.

Sebagaimana diketahui, Idrus Marham sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau, Rabu (15/8).

Alasan kedua, adalah Idrus ingin dirinya tidak menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Sehingga, tidak menganggu konsentrasi Presiden Jokowi dalam menjalankan tugas-tugas negara.

"Jadi, kalau misalnya saya tersangka dan masih (jadi menteri) kan tidak etis, dan secara moral tidak bisa diterima," katanya.

Alasan ketiga yakni sebagai warga negara Indonesia yang baik Idrus Marham mengaku menghormati proses hukum yang saat ini berjalan di KPK. "Saya ingin berkonsentrasi mengikuti proses hukum yang ada di KPK, sesuai aturan yang ada dan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Idrus mengundurkan diri karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Idrus sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham.

Politikus Golkar itu diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari komitmen komisi 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Komisi tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan m‎ulus.

(ce1/gwn/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up