JawaPos Radar

Tak Gubris Kritikan, Pimpinan KPK Tetap Akan Melantik 15 Pegawainya

24/08/2018, 01:45 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tak menggubris kritikan dari berbagai pihak terkait rencana rotasi jabatan terhadap 15 pegawainya. Kendati banyak dicibir karena dinilai tak transparan dalam melakukan rotasi jabatan pegawainya, pimpinan lembaga antirasuah berencana akan melantik 15 pejabat yang dirotasi pada Jumat (24/8). 

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, kebijakan untuk melakukan rotasi terhadap sejumlah jabatan di KPK sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Namun, dia belum bisa merinci nama dan jabatan pegawai tersebut.

Gedung KPK
Ilustrasi: Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

"Tentu saja, tadi saya dapat informasi ada 15 (yang dilantik) yakni direktur, kepala biro dan satu orang kepala sekretariat ya, yang rencananya akan dilakukan pelantikan besok," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/8).

Menurut mantan aktivis ICW ini, dalam melakukan rotasi, pimpinan sudah mempertimbangkan dengan matang, karena mereka yang dirotasi telah menjabat lebih dari 3 tahun. Atas hal tersebut pimpinan mengambil keputusan itu.

"Sehingga perlu dipikirkan tentang penugasan yang tepat,rotasi, ataupun hal-hal lain terkait pengembangan kepegawaian. Nanti setelah pelantikan tentu yang diharapkan adalah KPK bisa bekerja lebih baik ke depan," imbuhnya.

Terkait adanya protes di kalangan internal KPK, Febri membenarkannya. Namun, hal ini menurutnya merupakan dinamika dalam berorganisasi.

"Ada proses diskusi, ada dinamika yang terjadi untuk memberikan masukan, di KPK memang hal seperti itu sering terjadi. Jadi concernya adalah bagaimana lembaga itu bisa berjalan sesuai peraturan yang ada," jelasnya.

Sebelumnya, beredar surat dari 15 pegawai internal pada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempertanyakan model rotasi yang dilakukan pimpinan KPK. Inti perihal surat tersebut ialah meminta penundaan rotasi dari jabatan yang kini mereka sandang.

Dalam surat tersebut dijelaskan beberapa poin, salah satunya permintaan penundaan pelantikan yang rencananya akan dilangsungkan pada Jumat (24/8). Mereka juga meminta, peraturan komisi perihal rotasi pegawai disahkan terlebih dahulu sebelum pelantikan.

Dalam surat tersebut, ke-15 pegawai pada dasarnya mendukung adanya rotasi. Rotasi pegawai ini sebagai implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hanya saja, mereka meminta rotasi tersebut dilakukan berdasarkan tuntutan beban kerja, sasaran dan tujuan. Di samping itu, pada Pasal 13 Ayat (2) disebutkan bahwa rotasi pegawai harus dilakukan secara adil dan terbuka pada setiap pegawai yang memenuhi syarat sesuai kompetensi kinerja pegawai.

Namun, sebagian dari pegawai yang akan dirotasi justru mengaku tidak mengetahui posisi baru yang akan mereka duduki. Yang mereka ketahui hanya memang akan dilakukan rotasi dengan meminta masukan dari Plt Sekjen dan para deputi.

Kemudian, yang mereka sayangkan, pimpinan KPK selalu menekankan rotasi dilakukan secara terbuka. Tetapi, pada kenyataan rotasi dilakukan secara tertutup.

Padahal, pemberitaan media selalu menyebutkan dalam kampanye KPK rotasi secara terbuka. Menurut mereka, hal ini dapat merusak dan merugikan kredibilitas KPK, bahkan dapat menjadi celah tindak pidana korupsi.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya surat tersebut. Febri menyampaikan, ke-15 pegawai KPK mendukung adanya rotasi asalkan sesuai koridor yang berlaku.

"Terkait dengan pertanyaan apakah benar 15 pejabat struktural mengirimkan surat pada pimpinan yang isinya menolak rotasi tersebut? Perlu kami sampaikan surat tersebut menyebutkan bahwa pada prinsipnya 15 pejabat ini mendukung kebijakan rotasi tersebut," jelasnya pada awak media, Sabtu (18/8).

Mantan aktivis ICW ini juga menyebut selain sesuai dengan koridor hukum, para pegawai internal ini juga tak menolak soal rotasi. Hanya saja, para pegawai intenal meminta proses rotasi dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK.

"Informasi yang benar adalah Wadah Pegawai KPK ataupun 15 pejabat struktural meminta agar kebijakan pimpinan untuk melakukan rotasi dilakukan sesuai dengan aturan SDM di KPK dan dilakukan secara transparan," tukasnya.

Berikut 15 pegawai internal KPK yang meminta penundaan pelantikan tersebut.

Kedeputian Bidang Pencegahan
1. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
2. Direktur Gratifikasi
3. Direktur Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM)
4. Direktur Pengaduan Masyarakat
5. Kepala Sekretariat PIPM

Sekretaris Jenderal
6. Kepala Biro SDM
7. Kepala Biro Umum
8. Kepala Bagian PIKP, Biro Humas
9. Kepala Bagian Perencanaan Strategis Organisasi dan Tata Laksana, Biro Renkeu
10. Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran, Biro Renkeu
11. Kepala Bagian Diklat, Biro SDM
12. Kepala Bagian pelayanan kepegawaian, Biro SDM
13. Kepala Bagian perencanaan dan pengembangan kepegawaian, Biro SDM
14. Kepala Bagian pengelolaan gedung perkantoran, Biro Umum
15. Kepala Bagian kearsipan dan administrasi perkantoran, Biro Umum.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up