alexametrics

Lapas Mewah Sukamiskin, Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Dipanggil KPK

24 Agustus 2018, 10:19:34 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami. Rencananya dia akan diperiksa terkait kasus yang melilit mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Sri akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fahmi Darmawansyah. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FD,” ungkapnya pada awak media, Jumat (24/8).

Tak hanya Sri, sopirnya, Mul, juga dipanggil penyidik lembaga antirasuah ini untuk menjadi saksi dari suami artis cantik Inneke Koesherawati.

Untuk diketahui, KPK menetapkan Wahid Husein sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebelum melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1×24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara megara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7).

Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat yang turut ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Fahmi, suami Inneke dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : (ipp/JPC)



Close Ads
Lapas Mewah Sukamiskin, Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Dipanggil KPK