KPK Tak Peduli Meski yang Ditetapkan Tersangka adalah Seorang Menteri

Tak Pandang Bulu

24/08/2018, 23:20 WIB | Editor: Estu Suryowati
Idrus Marham mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial lantaran tersandung kasus dugaan korupsi suap proyek PLTU Riau-1, Jumat (24/8). (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Idrus Marham resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait pengembangan perkara suap dalam proyek PLTU Riau-1. Idrus disebut menerima janji suap sebesar USD 1,5 juta dalam proyek itu.

Meski sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos), Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan tak mempermasalahkan jabatan Idrus. KPK tidak memandang jabatan Idrus sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar, Sekjen Partai Golkar, atau bahkan Mensos saat penetapan status tersangka.

"Kami tidak mempersoalkan apakah posisi IM saat itu sebagai ketua atau sebagai menteri atau sebagai sekjen dalam jabatannya. Tapi dalam hal ini, dia turut membantu. Itu makanya dimasukkan Pasal 55 dan 56 cukup jelas ya. Jadi kami tidak mempermasalahkan jabatan karena tidak berdiri sendiri," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/8).

Basaria juga menyebut dugaan penerimaan uang senilai USD 1,5 Juta yang dijanjikan Kotjo belum sama sekali diterima oleh Idrus Marham. "USD 1,5 juta yang saya katakan tadi. Itu belum diterima masih berupa janji akan diberikan. Jadi belum ada transaksi," tukasnya.

Saat disinggung apa pihak lain juga turut serta dalam memuluskan proyek ini, atau diduga menerima aliran dana dalam proyek PLTU Riau-1, Basaria mengaku pihak belum bisa menyampaikan hal lebih lanjut. Tetapi yang pasti KPK akan terus melakukan pengembangan kasus ini.

"Prinsipnya selalu ada kemungkinan dan pengembangan. Tapi saat ini kami tidak bisa katakan ada atau tidak. Nanti kami lihat perkembangan oleh tim," imbuhnya.

Sebelummya, dalam pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau-1, KPK menetapkan tersangka terhadap Mensos Idrus Marham. Idrus terbukti menerima uang terkait penerimaan janji dan hadiah dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Mantan Sekjen Golkar ini juga aktif dan memiliki andil mengetahui penerimaan uang yang diterima Eni Saragih dari Kotjo sebanyak Rp 4 miliar pada bulan November-Desember 2017 dan bulan Januari-Juni sebanyak Rp 2,25 Miliar.

"IM juga berperan sebagai pendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agrement (PPA) atau jual beli proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1," ujarnya.

Selain itu, politikus Golkar tersebut juga mendapatkan commitment fee sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan Kotjo bila PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Kotjo.

Atas perbuatan itu, Idrus terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Alur Cerita Berita

Berita Terkait

Rekomendasi