JawaPos Radar

KPK Isyaratkan Segera Umumkan Status Idrus Marham

24/08/2018, 17:36 WIB | Editor: Imam Solehudin
Ketua KPK
Ketua KPK, Agus Rahardjo mengisyaratkan bakal segera mengumumkan status hukum eks Mentero Sosial, Idrus Marham. (Dok.JawaPos)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan bakal segera mengumumkan status hukum mantan Menteri Sosial, Idrus Marham. Idrus sebelumnya pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1.

"Kalau saya menyampaikan sekarang itu namanya mendahului konpers. Biarkan nanti yang mengumungkan saja yang mengkonfirmasi terkait statusnya Pak Idrus Marham," ungkap Ketua KPK, Agus Rahardho di Gedung Penunjang, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/8).

Saat disinggung perihal pernyataan mantan Sekjen Golkar yang memilih mundur dari posisi sebagai Mensos, Agus menyebut pihaknya tak tahu menahu. Yang jelas, KPK memang dalam waktu dekat bakal menjadwalkan mengumumkan status hukum Idrus.

"Jadi gini, yang itu kami sebetulnya kedahuluan. Jadi nanti Bu Basaria akan ada Konpers, kami bahkan sebetulnya merencanakanya belum hari ini (diumumkan), tapi kok sudah beredar di luar seperti itu," jelasnya.

"Oleh karena itu, kami akan rundingkan lagi, nanti pasti akan ketauan alasannya kenapa, pasal yang mana. Jadi kalau saya hari ini hanya mengklarifikasi, nanti akan ada konpers sendiri mengenai itu," lanjut Agus.

Saat ditanyai kembali perihal waktu kapan status hukum Idrus, Agus hanya menjawab singkat, "Insyaallah (Hari ini)," tukasnya.

Untuk diketahui, nama Idrus Marham kencang diduga terlibat sejak awal mencuatnya kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I itu. Dalam CCTV yang disita KPK, Idrus disebut terlibat dalam setiap pertemuan yang dilakukan anggota DPR RI Komisi VII Eni Saragih, Johannes B Kotjo, dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Idrus Marham sendiri telah diperiksa sebanyak tiga kali oleh penyidik KPK. Pemeriksaan pertama berlangsung pada (19/7) lalu. Dia berkata pemeriksaan nya itu sewaktu dia menjadi Sekjen Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Idrus pun mengakui mengenal sejak lama sosok Eni maupun Kotjo.

Kemudian pada pemeriksaan kedua yang dijalani pada (26/7). Idrus Marham pernah membantah bila kedatangan Eni ke rumah dinasnya pada (13/7) lalu sebelum Eni dicokok KPK, untuk menghadiri ulang tahun anak perempuannya, bukan bertujuan untuk mengantarkan uang Rp 500 juta yang diduga berasal dari pemilik Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo.

Kotjo disebut memberikan uang suap kepada Eni secara bertahap senilai Rp4,8 miliar sejak 2017. Rinciannya, Rp2 miliar pada Desember 2017, Rp2 miliar pada Maret 2018, Rp300 juta pada Juni 2018, dan terakhir Rp500 juta pada 13 Juli 2018, saat Eni dan Kotjo tertangkap tangan.

Kemudian pemeriksaan yang ketiga pada (15/8) lalu, Idrus Marham enggan menjelaskan materi pemeriksaan. Dia mengatakan sudah menjelaskan seluruhnya kepada penyidik KPK. Kendati demikian Idrus mengaku siap bila dipanggil untuk dimintai keterangan kembali.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dua tersangka yakni Eni dan Kotjo. Eni diduga sebagai penerima suap, sementara Kotjo diduga sebagai pemberi suap. Uang sebesar Rp4,8 miliar yang diterima Eni terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-I.

(ipp/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up