JawaPos Radar

Staf BPPN Sebut Aset Petambak Langsung Dikelola PPA

Kasus SKL BLBI

24/07/2018, 09:45 WIB | Editor: Estu Suryowati
Staf BPPN Sebut Aset Petambak Langsung Dikelola PPA
Terdakwa kasus SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, Rabu (18/4). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Staf pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Herry Purnomo dan saksi I Ketut Puja selaku PNS Kementerian Keuangan tidak mengetahui adanya perubahan angka utang petambak Rp 4,8 triliun menjadi Rp 1,1 triliun.

Perubahan data tersebut setelah BPPN menyerahkan aset utang petani tambak PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandiri (WM) kepada Kementerian Keuangan pada 27 Februari 2004.

"Karena kami sendiri tidak pernah akan tahu apa dasar perubahan angka-angka dan lain sebagainya. Jadi, kami lakukan perubahan karena instruksi dari unit lain untuk lakukan perubahan," kata Herry saat bersaksi dalam kasus SKL BLBI untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/7).

Menurut Herry, dia menerima data tersebut dari unit Asset Manajemen Kredit (AMK) dan dalam data bisnis tersebut aset utang petani tambak mengalami perubahan menjadi Rp 1,1 triliun.

Herry menuturkan, saat itu dirinya menjadi tim pemberesan aset BPPN yang diserahkan kepada Kementerian Keuangan, karena BPPN akan dibubarkan. "Tim pemberesan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan (Boediono) dan kepada Presiden," ucapnya.

Kendati demikian, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dijelaskan Herry, bahwa aset yang ditangani oleh tim pemberesan BPPN adalah aset nonfree and clear. Sementara aset free and clear diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA).

Oleh karena itu, Herry menyebut aset utang petani tambak yang berstatus free and clear ditangani langsung oleh PT PPA.

"(Utang petani tambak) seingat saya ketika diproses itu masuk dalam kategori free and clear," pungkasnya.

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua BPPN didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up