alexametrics

Perkara Dilimpahkan, Politikus Golkar Ini Segera Hadapi Persidangan

24 Juli 2018, 19:06:30 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke penuntut umum atau tahap dua, terhadap politikus Partai Golkar Fayakhun Andriati. Pelimpahan ini dilakukan berkaitan dengan dugaan kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) 2016.

“Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka FA suap terkait pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P TA 2016 untuk Bakamla RI,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/7).

Mantan aktivis ICW ini juga mengatakan, karena Fayakhun ditahan di Rutan Cabang KPK maka tidak ada pemindahan penahanan. Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta. Febri menjelaskan, hingga hari ini total sudah 28 orang saksi yang telah diperiksa untuk Fayakhun.

Perkara Dilimpahkan, Politikus Golkar Ini Segera Hadapi Persidangan

“Menteri Sosial, Mantan Ketua DPR, Anggota DPR, TNI AL, Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Keamanan Laut, Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi, Kader Partai Golongan Karya dan Swasta,” jelasnya.

Sementara pemeriksaan yang sudah dijalani Fayakhun sebanyak 6 kali. “Pada 28 Maret 2018, 29 Maret 2018, 6 April 2018, 13 April 2018, 26 Juni 2018 dan 29 Juni 2018,” ujarnya.

Sebelumnya, Ditetapakannya Fayakhun Andriati sebagai tersangka saat menjadi Anggota DPR RI 2014-2019 karena diduga menerima 1 persen dari Rp 1,2 triliun atau senilai Rp 12 miliar dari tersangka Fahmi Darmawansyah sebanyak 4 kali. Dia juga diduga menerima uang USD 300 ribu. Dugaan suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

Dalam kasus ini, Fayakhun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Editor : Kuswandi

Reporter : (ipp/JPC)

Perkara Dilimpahkan, Politikus Golkar Ini Segera Hadapi Persidangan