alexametrics

Polemik Pelaksanaan TWK, Jokowi Diminta Copot Kepala BKN Bima Haria

24 Juni 2021, 11:39:57 WIB

JawaPos.com – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Hal ini lantaran pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja dilakukan untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang dinilai berintegritas.

Selain itu, semakin membuka kedok TWK sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang sudah ditarget sebelum tes tersebut dilakukan.

“Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan soal memilih Pancasila atau Alquran dalam tes wawasan kebangsaan merupakan pertanyaan yang benar ada dan diperuntukkan kepada para pegawai dengan kualifikasi berat. Menurutnya peserta TWK yang mendapat pertanyaan memilih Pancasila atau Al Quran dari asesor, dikarenakan hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profilingnya jeblok, sehingga masuk kategori berat,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, M Isnur dalam keterangannya, Kamis (24/6).

“Pernyataan ini semakin membuka kedok TWK sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang sudah ditarget sebelum tes tersebut dilakukan,” imbuhnya.

Isnur menuturkan, terdapat peserta TWK yang mendapat pertanyaan tentang memilih Pancasila atau Al quran, tetapi kemudian masuk dalam kategori memenuhi syarat. Pernyataan Bima Haria ini dinilai menyesatkan, sekaligus memberikan klarifikasi bahwa benar ada pertanyaan yang membenturkan antara Al quran dan Pancasila di dalam TWK.

“Fakta yang dijelaskan oleh Bima Haria selaku Kepala BKN tersebut telah mencederai Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, merupakan kejahatan konstitusional, upaya nyata menyerang Pancasila dan Agama yang akan berakibat pada kehancuran serta memecah belah rakyat Indonesia,” papar Isnur.

Menurut Isnur, Kepala BKN telah menggunakan lembaga negara yang dipimpinnya justru menjadi alat untuk menyerang Pancasila dan Agama sebagai dasar negara. Koalisi pun mendesak agar Bima Haria Wibisana dipecat dari jabatan Kepala BKN. “Presiden memecat Kepala BKN sebagai pelaku serangan terhadap Pancasila dan Agama,” harap Isnur.

Pihaknya pun meminta agar Presiden membatalkan Tes Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai KPK. Serta Presiden bisa melakukan evaluasi secara total terhadap seluruh lembaga negara yang terlibat dalam TWK. “Presiden melakukan evaluasi secara total terhadap seluruh lembaga negara yang terlibat dalam TWK,” tegas Isnur.

Diketahui, Kepala BKN Bima Haria Wibisana telah menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pelaksanaan TWK kepada Komnas HAM pada Selasa (22/6). Bima menegaskan, asesmen TWK tidak dimunculkan oleh satu pihak.

“TWK ini tidak dimunculkan oleh satu orang, ini merupakan diskusi dari rapat tim untuk buat Perkom, kenapa ada nama wawasan kebangsaan? karena mengacu pada Undang-Undang, dan kemudian BKN dapat mandat untuk melaksanakan TWK,” ucap Bima di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/6).

Bima menyampaikan, pihaknya memang mempunyai asesmen TWK tetapi tidak sesuai dengan KPK. Karena itu, pelaksanaan TWK kepada para pegawai KPK memang berbeda dari tes CPNS.

“Karena di KPK sudah senior, yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, bagi kami tes ini tidak pas untuk pejabat yang sudah menjabat, ini ada prosesnya sudah saya jelaskan secara detil tadi kenapa sampai pakai instrumen dinas psikologi AD,” ungkap Bima.

“Kami gunakan karena ini satu-satunya alat instrmen yang valid tersedia, kami gunakan the best level of instrumen yang ada,” imbuhnya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads