KPK Perpanjangan Penahanan Politikus Partai Golkar

24/05/2018, 20:19 WIB | Editor: Kuswandi
Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3) (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan terhadap Politikus Partai Golkar Fayakhun Andriati. Fayakhun akan diperpanjang masa penahanan selama 30 hari ke depan guna merampungkan berkas perkara penyidikannya.

"FA perpanjangan penahanan hari ini selama 30 hari ke depan, pada 27 Mei hingga 25 juni 2018," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Kamis (24/5).

Dalam kasus ini, sebelumnya penyidik KPK sudah memanggil politikus dari Fraksi Golkar, salah satunya Yorrys Raweyai pada Senin (14/5), pekan lalu. Sedangkan pada Senin (21/5), Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham juga sudah diperiksa terkait kasus yang melilit Fayakhun.

Pada kasus ini, Fayakhun diduga menerima ‎hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan satu persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar.

Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla.

Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya, M. Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan.

‎Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari, Politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla.

Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.‎ Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi.

Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan. Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan para pihak anggota DPR yang dituding menerima duit pelumas proyek di Bakamla telah membantahnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi