alexametrics

Membaca Peranan Sofyan Basir dalam Pusaran Korupsi PLTU Riau-1

24 April 2019, 08:46:35 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir sebagai tersangka dugaan suap pada kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan proyek PLTU Riau-1. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut, penetapan tersangka terhadap Sofyan berdasarkan fakta yang telah terungkap dari tersangka sebelumnya.

KPK meyakini ada sejumlah pertemuan yang dilakukan Sofyan dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Dari pertemuan itu, KPK menduga Sofyan menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dengan Eni dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham jika dirinya berhasil membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

“Jadi, adanya kesepakatan Sofyan Basir diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni dan Idrus ” kata Saut, Rabu (24/4).

KPK menduga sejak 2016 sudah direncanakan agar Kotjo-lah yang mendapatkan proyek tersebut. Meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), namun diduga sudah ada rencana itu.

“Dalam pertemuan tersebut diduga SFB telah menunjuk Johanes untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat,” ungkap Saut.

Di dalam pertemuan tersebut, Sofyan juga mengabulkan permohonan Direktur PT Samantha Batubara agar memasukkan proyek ini dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. “Hasil pertemuan, Kotjo meminta anak buahnya agar siap-siap karena sudah dipastikan proyek PLTU dipegang PT Samantha Batubara,” imbuh Saut.

Tidak hanya itu, KPK juga menduga Sofyan menyuruh Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso untuk berhubungan dengan Eni dan Kotjo untuk membahas lamanya penentuan kebijakan proyek PLTU Riau-1.

“Dalam pertemuan itu Sofyan membahas bentuk dan lama kontrak antara CHEC (Huandian) dengan perusahaan-perusahaan konsorsium. SFB diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah ENI Maulani Saragih dan Idrus Marham,” jelasnya.

Atas perbuatan itu, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Untuk diketahui, pada persidangan 11 Oktober 2018 di Pengadilan Tipikor lalu, Eni pernah mengungkapkan perihal jatah Sofyan. Saat itu, Eni menyebut dirinya telah menawarkan Sofyan mendapatkan jatah paling besar jika Johannes berhasil mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

“Tetapi Sofyan Basir menolak. Dia meminta supaya dibagi rata, saya, Idrus, dan Sofyan Basir,” katanya. Pernyataan Eni itu pun telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Intan Piliang

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads