JawaPos Radar

MA Bantah Dimutasinya Hakim Effendi Mukhtar Karena Perkara Boediono

24/04/2018, 18:10 WIB | Editor: Kuswandi
Gedung MA
Gedung Mahkamah Agung (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Muchtar yang memerintahkan untuk menetapkan Boediono sebagai tersangka kasus korupsi Bank Century dimutasi ke Pengadilan PN Jambi. Ketua Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah menampik kalau dimutasinya Effendi Muchtar berkaitan dengan perkara hukum yang ditanganinya di PN Jakarta Selatan.

"Mutasi itu hal biasa dan tidak ada yang perlu dipertanyakan. Sepanjang pindahnya masih di sesama pengadilan tingkat pertama itu namanya mutasi," kata Abdullah saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (24/4).

Jika melihat pada tingkatannya, PN Jakarta Selatan merupakan pengadilan kelas I A Khusus. Sedangkan PN Jambi merupakan I A. Merujuk pada hal itu, Hakim Effendi Muchtar sudah turun kelas pada tingkatan pengadilan.

Kendati demikian, kata Abdullah, Hakim Muchtar Effendi sudah waktunya di mutasi lantaran telah bertugas di PN Jakarta Selatan selama dua tahun.

"Secara normal hakim senior menjalankan tugas di satu pengadilan maksimal dua tahun. Tugas hakim adalah mengadili dan memutus perkara. Semua hakim yang mutasi sudah pasti habis memutus perkara, apapun perkaranya," pungkas Abdullah.

Sebelumnya, Putusan Hakim Muchtar Effendi yang memerintahkan Boediono dapat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Bank Century sempat menimbulkan polemik di masyarakat.

Kasus tersebut, bermula dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menggugat KPK untuk menetapkan Boediono dan lainnya sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. Atas permohonan itu, Effendi mengabulkannya.

"Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat," ujar hakim Effendi Mukhtar.

Putusan tersebut setebal 78 halaman yang ditekan oleh hakim tunggal Effendi Mukhtar dan panitera pengganti Muratno.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up