JawaPos Radar

Demi Fee Rp 12 M,Anak Buah Setnov Saling Klaim Loloskan Proyek Bakamla

24/01/2018, 12:48 WIB | Editor: Kuswandi
Fayakhun Andriadi
Anggota Komisi I DPRD Fayakhun Andriadi (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi disebut sempat berebut klaim dengan Politikus PDIP Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Mereka masing-masing mengaku yang meloloskan anggaran satelit monitoring (drone) Badan Keamanan Laut (Bakamla) di DPR.

Hal itu diungkap Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah saat bersaksi dengan terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1).

Semula, Jaksa Penutut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kiki membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Fahmi Dharmawansyah. Dalam BAP tersebut, Fayakhun mengklaim dia yang menempatkan anggaran drone Bakamla di APBNP 2016. Namun, Fahmi Habsyi selaku staf khusus Kepala Bakamla, juga mengklaim hal serupa.

Fahmi Dharmawansyah pun membenarkan pernyataan tersebut. "Betul," katanya menjawab pertanyaan Jaksa Kiki.

Persilisihan itu akhirnya dibawa ke Hotel Fairmont di Kawasan Senayan. "Di Fairmont saya sama Fayakun, (Erwin Managing Director PT Rohde & Schwarz Indonesia, Erwin Arief) dan Adami (mantan pegawai PT Melati Technofo Indonesia Adami Okta). Klarifikasi perselisihan Fayakhun dan Habsyi. Masih seputar saling klaim," jelas Fahmi.

Dikatakan pula bahwa Fayakhun meminta uang kepadanya terkait proyek tersebut."Ada. Sepeti yang saya bilang, Fayakhun saling klaim. Ada dikirim," ungkapnya.

Uang yang diterima Fayakhun sekitar Rp 12 miliar dengan empat kali pengiriman. "Adami sampaikan sudah dikirim," tukas suami Ineke Koesherawati itu.

Diketahui, Nofel ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pengadaan proyek satelit monitoring di Bakamla senilai Rp 220 miliar pada Rabu, 12 April 2017.

Dalam dakwaan Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah, Nofel disebut menerima SGD 104.500 atau sekitar Rp 989,6 juta. Nofel diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up