JawaPos Radar

Diperiksa KPK, Todung: Pemberian SKL BLBI ke BDNI Disetujui KKSK

23/12/2017, 03:50 WIB | Editor: Kuswandi
Gedung KPK
Ilustrasi Gedung KPK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelisik kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Badan Likuiditas Bank Indonesia (BDNI). Guna melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pengacara kawakan, Todung Mulya Lubis.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT,” terang Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat (23/12).

Senada dengan Priharsa, menanggapi pemeriksaan hari ini Todung mengakui jika diirinya diperiksa untuk Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut.

"Ya, saya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin," ujarnya pada wartawan, Jumat (22/12).

Terkait kasus yang melilit Syafruddin, Todung yang kala kasus bergulir menjadi kuasa hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) mengakui jika kebijakan persetujuan pemberian SKL BLBI kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalin, telah disetujui oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

"Ya (disetujui). Saya tim bantuan hukum KKSK," jelasnya.

Karena telah disetujui, maka pihak BDNI pun akhirnya lolos dari jeratan hukum. "Saya diminta oleh KKSK waktu itu untuk melakukan penilaian kepatuhan terhadap obligor bermasalah, banyak obligor bermasalah waktu itu kan," jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka. Atas penetapan tersangkanya oleh KPK, Syafruddin sempat mengajukan praperadilan, tapi gugatannya tersebut kandas.

Terkait peranan Syafruddin dalam kasus ini, dia diduga kongkalikong menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Samsul Nursalim, sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekira Rp 4,58 triliun.

Menanggapi tudingan tersebut, Syafruddin mengaku tak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya dulu.

"Saya jelaskan yang saya kerjakan di BPPN itu sudah sesuai dengan aturan semua, dan sudah diaudit BPK. Semua sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya," kata Syafruddin, sebelum ditahan, Kamis (21/12/2017).

Menurut Syafruddin, SKL yang diberikan pihaknya kepada Sjamsul Nursalim sudah melalui persetujuan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Acuannya yakni, merujuk keputusan KKSK nomor 01/K.KKSK/03/2004 Tanggal 17 Maret 2004.

Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ce1/ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up