JawaPos Radar

Ikut Main Duit APBD, KPK Tetapkan Wali Kota Mojokerto Jadi Tersangka

23/11/2017, 23:31 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Masud Yunus
Bupati Mojokerto Mas'ud Yunus kini resmi menyandang status tersangka suap APBD. (JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur Masud Yunus resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga menerima suap terkait pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah daerahnya untuk tahun anggaran 2017. 

Penetapan Masud berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) nomor: Sprin.Dik-114/01/11/2017 tertanggal 17 November 2017. 

"Pada tanggal 17 November 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan MY, Wali Kota Mojokerto sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat menggelar konferensi pers di kantornya, Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/11). 

Adapun penetapan tersangka tersebut kata Febri, merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Juni 2017 lalu. 

Empat orang yang dijadikan tersangka, yakni, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani, dan Umar Faruq. ”Ini adalah pengembangan dari setelah OTT,” imbuh Febri.

Dia menerangkan, selaku Wali Kota Mojokerto, Masud diduga bersama-sama dengan Wiwiet memberikan hadiah atau janji kepada Purnomo. Padahal diketahui atau patut diduga, hadiah atau janji tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Terutama yang bertentangan dengan kewajiban terkait dengan APBD pada Dinas PUPR tahun anggaran 2017. 

Atas perbuatannya itu, sebagai pihak pemberi, Masud disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. 

Febri juga menambahkan, dalam putusan terhadap terdakwa Wiwiet yang dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada 10 November 2017, terkait dengan pembuktian pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, hakim sependapat dengan JPU bahwa ada perbuatan kerja sama dan niat antara Wiwiet dan Masud untuk memenuhi permintaan anggota DPRD Kota Mojokerto. 

Kasus yang bermula dari OTT itu, dari empat tersangka yang sudah diproses sebelumnya, Wiwiek telah divonis dengan pidana dua tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa sedang proses mengajukan banding. 

Sementara tiga tersangka lainnya, pimpinan DPRD Kota Mojokerto sedang menjalani proses Pengadilan Tipikor Surabaya. "Penyidik telah memeriksa empat orang saksi terhadap empat tersangka terdahulu di Rutan Madaeng," pungkas Febri.

(dna/ce1/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up