alexametrics

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bos Bank Panin dalam Suap Pejabat Pajak

23 September 2021, 10:22:38 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami sejumlah fakta dalam persidangan kasus dugaan suap dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Termasuk soal dugaan keterlibatan Bos PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Mu’min Ali Gunawan.

Sebab dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (22/9) kemarin, Mu’min Ali Gunawan memerintahkan Veronika Lindawati untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak Bank Panin.

“Pada prinsipnya, ketika sebuah perkara sudah bergulir di persidangan, nanti kita akan lihat apa ada fakta-fakta baru atau tidak,” kata Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (22/9).

Jenderal polisi bintang dua ini memastikan, pihaknya akan mendalami fakta yang muncul di dalam persidangan. Dia menyebut, Jaksa KPK akan memberikan perkembangan dalam fakta yang muncul di persidangan.

Sebab dalam dakwaan Jaksa, ada permintaan dari Bos PT Bank Panin untuk menurunkan nilai pajak. Tetapi KPK belum bersikap soal apakah akan menjerat Mu’min Ali Gunawan atau Bank Panin sebagai tersangka.

“Tentunya kalau ada fakta-fakta baru itu, Jaksa juga akan membuat laporan kepada kita untuk didiskusikan kembali terhadap hal-hal yang sudah dikembangkan atau bagaimana,” ucap Karyoto.

Menanggapi ini, kuasa hukum dari PT Bank Panin, Samsul Huda mengklaim, Bank Panin adalah entitas bisnis perbankan yang sangat taat terhadap aturan, ketat dan transparan dalam mengelola dana publik. Karena diawasi oleh regulator, antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemenkeu, Auditor Independen dan publik selaku nasabah maupun pemegang saham.

Dia menyebut, Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak diklaim tidak pernah menegosiaasikan penurunan kewajiban pajak. Namun mempertanyakan validitas temuan ke Tim Pemeriksa DJP.

“Bank Panin menilai temuan Tim Pemeriksa tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Bank Panin menegaskan tidak ada kekurangan pembayaran kewajiban pajak di Tahun Pajak 2016,” pungkas Samsul.

Dalam perkara ini, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4,000,000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini: