JawaPos Radar

Sejumlah PNS Kemenkeu dan Mantan Pegawai BPPN Bersaksi di Sidang BLBI

23/07/2018, 11:15 WIB | Editor: Estu Suryowati
Sejumlah PNS Kemenkeu dan Mantan Pegawai BPPN Bersaksi di Sidang BLBI
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyapaikan, sidang kasus BLBI hari ini, Senin (23/7) menghadirkan seorang PNS Kemenkeu dan lima orang mantan pegawai BPPN, serta satu pihak swasta sebagai saksi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan tujuh orang saksi dalam sidang kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

"Berencana akan menghadirkan tujuh orang saksi dalam persidangan dengan terdakwa SAT," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (23/7).

Menurut Febri, dua dari tujuh orang yang dihadirkan merupakan saksi fakta, yakni Gozali dari unsur swasta dan I Ketut Puja, mantan PNS Kementerian Keuangan. I Ketut dianggap mempunyai database penerima SKL yang saat itu bergulir hingga merugikan negara triliunan rupiah.

Sementara itu, lima orang lainnya merupakan mantan karyawan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Mereka yakni Ebenezer Tarigan, Harry Arief Soepardi, Yusuf Wahyudi, Herry Purnomo dan Rudy Suparman.

Pada persidangan sebelumnya, Mantan Menteri Keuangan Boediono menyampaikan, pembahasan mengenai kredit macet utang petambak dibebankan kepada PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandiri sebesar Rp 4,8 triliun, dilakukan dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 11 Februari 2004.

"Pada waktu itu memang disampaikan mengenai mengurangi beban pada petambak karena memang ini fokusnya, pengurangan beban ini saya kira baik," kata Boediono di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (19/7).

Dalam rapat terbatas itu, Boediono hadir sebagai Menteri Keuangan yang juga anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Menurutnya, BPPN meminta kredit macet utang petambak direstrukturasi dengan hutang maksimum menjadi Rp 100 juta per petambak.

Sehingga kredit macet utang petani tambak tidak lagi 4,8 triliun, melainkan menjadi Rp 1,1 triliun. "Saya kira memang begitu, kalau seingat saya memang ada usulan write off angkanya," ucap Boediono.

Dalam perkara ini, terdakwa Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Syafruddin dianggap telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun.

Dia diduga terlibat dalam kasus penerbitan SKL BLBI bersama Dorojatun Kuntjoro Jakti (mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan) kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim selaku pemegang saham BDNI pada 2004.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up