alexametrics

Menkumham Sidak Lapas Pasca OTT KPK, ILR: Sudah Lewat Waktunya

23 Juli 2018, 17:56:56 WIB

JawaPos.com – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kalapas Sukamiskin Wahid Husein menimbulkan kritikan dari berbagai pihak. Pemerintah dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya hingga praktik suap-menyuap merajalela di Lapas. Selang sehari persitiwa tersebut Menkumham, Yasonna Laoly melakukan sidak di beberapa lokasi Lapas seperti Lapas Makassar, Lapas Porong, dan Rutan Medaeng.

Menanggapi akan hal tersebut, Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menyebut, waktu sidak yang dilakukan sudah lewat. Harusnya momentum bersih-bersih dilakukan sebelum peristiwa terjadi.

“Jika ingin bersih-bersih, momentum yang dimiliki oleh Menkumham waktunya sudah lewat. Isu ini sebenarnya persoalan yang lama, namun tidak pernah dikelola dengan serius,” ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (23/7).

Erwin juga menuturkan yang perlu direspons dan difokuskan harusnya perihal lapas korupsi karena itu merupakan masalah utama demi menegakkan hukum.

“Harusnya Dirjen Lapas dan Menkumham fokus pada insiden itu, dan membuat tim investigasi dan penegakan etik terhadap aparatur hukum yang melanggar,” tukasnya.

Erwin juga menegaskan, sidak di tiga wilayah daerah bukan lapas korupsi jadi konteksnya berbeda. Baginya, ini menunjukkan insiden OTT seolah-olah ditutup dengan adanya sidak tersebut.

“Sidak ke tiga lapas di daerah, bukan lapas korupsi, yang dilakukan menunjukan bahwa ada hal ingin ditutupi dari insiden ini,” tukasnya.

Pakar hukum pidana, Agustinus Pohan menyatakan perihal sidak yang dilakukan bukan hal biasa ini sudah menyangkut kedisiplinan pegawai.

“DPR juga harus terlibat karena di dalamnya juga ada kaitan dengan anggaran,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 A Surabaya, Porong, Sidoarjo, Minggu (22/7) malam. Inspeksi tersebut dilakukan untuk melihat adanya pelanggaran di dalam area lapas.

Yasonna dan jajarannya memeriksa tiap blok dan kamar di lapas. Dia mencari adanya benda terlarang, fasilitas mewah, dan prosedur standar operasional (SOP) yang tidak sesuai prosedur tetap (protap).

Hasilnya, Yasonna menyatakan hampir semua SOP sudah dijalankan dengan baik dan benar. Termasuk beberapa benda yang terlihat di tiap blok dan kamar. Misalnya, dia hanya menemukan pisau kecil dan kipas angin.

“Kalau di lapas Porong dan mayoritas di Jawa Timur, SOP-nya sudah jalan. Memang masih ada temuan kecil seperti pisau dan kipas angin. Tapi, itu wajar,” kata Yasonna ditemui wartawan di Lapas Porong, Minggu (22/7).

Hanya saja, Yasonna mengaku mendapat temuan yang menurutnya melanggar aturan. Yakni, kitchen sink (bak cuci piring) berbahan logam yang terpasang di luar blok. Menurutnya, aspek pelanggaran dari kitchen sink itu ternyata menggunakan tenaga listrik.

“Tapi memang harus dibersihkan (dihilangkan). Karena merugikan negara. Karena pakai listrik negara. Ya, nggak boleh. Kalau kipas angin boleh,” kata Yasonna.

Tak hanya soal barang yang dilarang dan diperbolehkan berada di dalam blok narapidana. Pelaksanaan SOP terkait kapasitas tiap blok juga penting. Sebab, Lapas Porong tidak dapat disamakan dengan lapas di daerah lainnya.

Yasonna mencontohkan SOP di Lapas Sukamiskin. Dia mengatakan, Lapas Sukamiskin punya SOP T1. Maksudnya, secara SOP, tiap blok dan kamar hanya dirancang untuk satu narapidana.

Maka, lanjutnya, jika ditemukan ada benda di dalam blok seperti dispenser, bukan merupakan pelanggaran. Mengingat, bangunan lapas Sukamiskin merupakan peninggalan zaman Belanda.

“Jadi setiap kamar itu satu orang. (Lapas Sukamiskin) Itu bangunan (zaman) Belanda. Kalau di Lapas Porong standarnya beda. Ada isi 5, 6, 8, hingga 12 narapidana,” katanya.

Atas hasil temuannya, Yasonna mengingatkan seluruh jajarannya agar selalu menjalankan aturan dan SOP yang berlaku. Antara lain, dengan memeriksa mana barang yang diperbolehkan dan terlarang sesuai standar, seperti kipas angin dan dispenser yang boleh berada di dalam blok dan kamar narapidana.

Yasona pun tak segan akan menindak tegas sipir lapas dengan dua tingkat jabatan teratas jika kedapatan lalai dalam menjalankan SOP. Seperti pejabat Kadiv Pas (Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur) dan Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur) yang wajib bertanggung jawab. Yasona mengaku sudah menerapkan penindakan terhadap dua pejabat setingkat di Pekanbaru, Riau.

“Kalau ada temuan yang tidak wajar dan sampai menimbulkan masalah, akan jadi malapetaka Kadiv Pas dan Kakanwil,” tegasnya.

Editor : Fersita Felicia Facette

Reporter : (ce1/ipp/JPC)



Close Ads
Menkumham Sidak Lapas Pasca OTT KPK, ILR: Sudah Lewat Waktunya