alexametrics
Buntut OTT Kalapas Sukamiskin

Menkumham Copot Kakanwil dan Kadiv Pas Jabar

23 Juli 2018, 18:09:24 WIB

JawaPos.com – Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Yasonna Laoly memberhentikan Kakanwil Kemenkum HAM Jawa Barat Indro Purwoko dan Kadivpas Jawa Barat Alfi Sahri. Mereka diberhentikan usai ditangkapnya Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, akibat menerima suap dari beberapa terpidana korupsi.

“Secara institusi, kami mengevaluasi, maka per hari ini saya memberhentikan Kakanwil Jabar Indro Purwoko. Kadivpas Jabar Alfi Sahri, saya baru saja tanda tangan surat keputusan Kakanwil dan Kadivpas ini sama kayak di Pekanbaru. Dua tingkat di atas Kalapas, Kadispas, Kakanwil itu supaya juga jadi pelajaran ke depannya. Maka yang bertanggung jawab di tingkat di atasnya,” ujar Yasonna di kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/7).

Usai dicopot, posisi Indro digantikan oleh Dodot Adi Koeswanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Administrasi Kakanwil Kemenkum Jabar. Sementara itu, pelaksana harian (Plh) Kalapas Sukamiskin akan diisi Kusnali.

“Plh Kadivpas Jabar dijabat Kalapas Cirebon Agus Irianto. Plh Sukamiskin adalah Kepala Lapas Kelas IIA Bance, Bandung, namanya Kusnali,” bebernya.

Selain mencopot, Yasonna menegaskan akan terus melakukan pembenahan dengan menempatkan orang khusus di Lapas Sukamiskin. Selain itu, juga melakukan pengawasan secara institusi mengevaluasi jajaran yang tidak melakukan pengawasan secara benar.

“Saya sudah diajukan beberapa nama sedang saya cek track record masing-masing ya, supaya kita menempatkan orang yang pas karena seperti saudara tahu Lapas Sukamiskin sangat menggoda,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein yang baru menjabat sejak bulan Maret 2018 sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebelum melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018 yang lalu.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1×24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara megara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7)

Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat yang turut ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Fahmi, suami Inneke dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : (ipp/JPC)



Close Ads
Menkumham Copot Kakanwil dan Kadiv Pas Jabar