alexametrics

Pelimpahan Kasus OTT Pegawai UNJ Upaya Koordinasi dan Supervisi KPK

23 Mei 2020, 23:01:02 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkungan Kemendikbud ke pihak kepolisian. Hal tersebut dinilai sebagai upaya koordinasi dan supervisi KPK.

“KPK memberikan pendampingan atas permintaan Itjen dikbud sesuai dengan Undang-Undang KPK tahun 2019 tentang Tugas KPK. Penangkapan sudah sesuai dengan Undang-Undang KPK,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita dalam keterangannya, Sabtu (23/5).

Menurut Romli, upaya pendampingan itu dilakukan karena Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mempunyai kewenangan pro justicia untuk menetapkan tersangka. Dia memandang, upaya KPK melimpahkan kasus tersebut sebagai strategi pencegahan dalam rangka koordinasi dan supervisi KPK.

“Strategi ini menunjukkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melaksanakan perintah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Instruksi Presiden tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, OTT yang melibatkan Rektor Universitas Jakarta (UNJ) resmi diserahkan ke Polda Metro Jaya. Namun, polisi tak menahan tujuh orang di antaranya pejabat UNJ dan beberapa pejabat Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) yang turut terlibat dalam perkara itu.

“Ketujuh orang itu sementara dipulangkan dengan status wajib lapor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (23/5).

Yusri menyampaikan, dalam kasus pemberian tunjangan hari raya (THR) yang diduga dari Rektor UNJ Komarudin,
polisi tidak menetapkan seorang pun sebagai tersangka. Korps Bhayangkara masih mendalami kasus tersebut.

Yusri menyampaikan, ketujuh orang yang sebelumnya telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dipanggil lagi untuk diminta keterangan. Polisi masih mendalami kasus ini.

“Baru tadi malam kita selesai gelar perkara sementara ketujuh orang kita kembalikan dulu sementara tapi wajib lapor, kasus masih didalami penyelidik,” ujar Yusri.

Sementara itu, KPK menegaskan bisa kembali menangani kasus operasi tangkap tangan (OTT) Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin dan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal itu tergantung pendalaman keterangan dari Polri.

“Perlu kami sampaikan setelah penyerahan kasus (kembali) sangat dimungkinkan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan meminta keterangan pihak-pihak lain,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri Jumat, (22/5).

Kasus ini sekarang ditangani Polda Metro Jaya. Korps Bhayangkara bisa mengembalikan lagi kasus ke KPK jika ada unsur pejabat negara yang terlibat.

“Jika ternyata sebuah kasus berdasarkan alat bukti yang cukup ternyata kemudian ditemukan ketelibatan penyelenggara negara sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” pungkas Ali.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Edy Pramana

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads