alexametrics

Ganggu Kredibilitas Lembaganya, Direktur Charta Politika Polisikan 5 Akun Medsos

23 April 2019, 16:04:54 WIB

JawaPos.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mempolisikan lima akun media sosial ke Bareskrim Polri. Akun-akun tersebut dinilai telah menyebar fitnah terkait dirinya.

Ia menerangkan, namanya dicatut dalam sebuah percakapan palsu yang disebarkan oleh kelima akun medsos tersebut. Seolah-olah dalam percakapan itu, Yunarto membuat survei berdasarkan komunikasi dengan seorang jenderal. Namun di dalam tangkapan layar itu tidak dijelaskan jenderal apa dan siapa yang dimaksud.

Yunarto mengaku sudah melaporkan hal ke Bareskrim pada 15 April 2019. Namun, ada beberapa hal yang dinilai kurang oleh Bareskrim dalam pembuatan laporan.

Menunggu waktu untuk melengkapi berkas, ternyata percakapan palsu tersebut kembali ramai, usai hasil hitung cepat atau quick count keluar. Bahkan survei yang disebutkan dalam percakapan itu digiring dalam sebuah opini menjadi hasil quick count.

Hal ini tentu membuat Yunarto tambah geram. “Jadi saya mau merampungkan laporan tersebut karena mengganggu kehidupan pribadi saya, mengganggu kredibilitas lembaga saya,” tegasnya di Gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (23/4)

Yunarto mengatakan, laporannya ini juga bertujuan agar Pemilu bersih dari berita bohong. Sebab saat ini, banyak perdebatan terkait quick count, survei, dan real count yang berdasarkan hoax.

Ia berharap agar perdebatan itu bisa mengarah pada subtansi melalui buka-bukaan data dan transparansi data. “Sayangnya tidak berani dimainkan lewat akun-akun yang mungkin anonim. Yang dirugikan menurut saya masyarakat pemilih, pemilih akhirnya menjadi bingung,” tutur Yunarto.

Laporan ini katanya juga sebagai efek jera bagi para dalang atau pemilik akun medsos tersebut. “Saya ingin berikan efek jera juga buat para peternak politik yang memainkan medsos sebagai instrumen yang malah menjadi negatif buat demokrasi dan saya ingin ada efek jera di situ,” singgung Yunarto.

Pasalnya belakangan terjadi ketidakpercayaan publik terhadap hasil survei, quick count, dan real count akibat penyebaran berita hoax ini.

“Karena permaianan segelintir orang dengan menggunakan akun-akun palsu yang akhirnya membuat pemilih menjadi bingung bahkan cenderung dipancing untuk terlibat konflik,” tegas Yunarto.

Sekedar informasi, akun medsos yang dilaporkan Yunarto yakni, empat akun Twiter atas nama @silvy_Riau02, @sofia_ardani, @sarah ahmad, dan @rif_opposite. Serta satu akun Facebook atas nama Ahmad Mukti Tomo.

Mereka dikenakan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11/2008 tentang ITE, pencemaran nama baik dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Laporan ini pun diterima dengan Nomor: LP/B/0382/IV/2019/BARESKRIM tanggal 14 April 2019.

Editor : Erna Martiyanti

Reporter : Desyinta Nuraini



Close Ads