alexametrics

Gubernur NTB Jadi Penjamin 4 IRT dan 2 Bayi yang Ditahan Kejaksaan

Proses HukuM Jalan Terus
23 Februari 2021, 12:20:37 WIB

JawaPos.com – Tujuh hari terakhir ini adalah tujuh hari paling tidak enak dalam hidup Fatimah. Di balik terali besi, apa pun yang dimakan tidak pernah nikmat.

Tidur pun tidak pernah nyenyak. ”Saya kangen bisa menyiapkan kebutuhan makan dan minum anak dan keluarga di rumah,” ucapnya kepada Lombok Post di Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin (22/2).

Keinginan itu terjawab kemarin. Fatimah bersama tiga perempuan lain sedesanya mendapat penangguhan penahanan dalam sidang perdana kasus mereka di Pengadilan Negeri (PN) Praya. Namun, proses hukum mereka terus berjalan. Selain Fatimah, tiga perempuan lain adalah Nurul Hidayah, Martini, dan Hultiah. Ketiganya terjerat kasus hukum lantaran melempar pabrik tembakau milik UD Mawar Putra di Dusun Peseng, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah (Loteng). Mereka melakukan aksi tersebut karena aktivitas pabrik itu dianggap menghasilkan bau yang mengganggu lingkungan tempat mereka tinggal di Dusun Eyat Nyiur, Desa Wajageseng.

Dua di antara empat perempuan itu ditahan sembari membawa anak mereka yang masih balita. Isak tangis empat ibu rumah tangga (IRT) tersebut langsung pecah begitu tahu bisa pulang. Apalagi saat dapat bertemu dengan keluarga dan kerabat terdekat lain. ”Saya berharap kami semua dibebaskan. Jadi, kami bisa beraktivitas seperti biasa di rumah. Tolong, mohon bantuan,” tutur Fatimah.

Sidang kemarin sebenarnya dijadwalkan baru berlangsung besok (24/2). Namun, atas kesepakatan semua pihak, jadwal sidang dimajukan. Keempat IRT mengikuti sidang dari Rutan Praya. Agenda sidang adalah membacakan perkara hukum yang menjerat keempat terdakwa dan surat permohonan dari Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Orang nomor satu di Bumi Gora itu memberikan jaminan atas nama diri sendiri guna permohonan penangguhan penahanan kepada empat terdakwa. Alhasil, majelis hakim mengabulkan permohonan yang dimaksud. ”Selain penangguhan penahanan, kuasa hukum terdakwa mengajukan eksepsi,” kata Kasiintel Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng Catur Hidayat Putra saat ditemui setelah sidang.

Mereka menganggap tuduhan jaksa penuntut umum (JPU) tidak memenuhi persyaratan hukum. Terutama menyangkut pasal 170 ayat 1 KUHP. Meski begitu, untuk membuktikannya, diperlukan sidang lanjutan. ”Ancaman hukuman dari pasal 170 tersebut adalah lima tahun penjara,” ungkap Catur.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : dss/c14/ttg




Close Ads