alexametrics

Hakim Tolak Praperadilan Mantan Dirut PJT II, KPK Berterima Kasih

22 Oktober 2019, 19:09:18 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Jaini, yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II Djoko Saputra (DS). Djoko merupakan tersangka kasus suap terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di PJT II Tahun 2017.

“KPK menyampaikan terima kasih pada sejumlah penegasan hakim dalam praperadilan ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (22/10).

KPK memastikan proses penyidikan terhadap tersangka Djoko terus dilakukan dan segera melimpahkan ke penuntutan saat penyidikan selesai.

Seperti diketahui, Djoko mengajukan praperadilan dengan alasan di antaranya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap pemohon tidak sah karena telah dilakukan penyelidikan dengan kasus yang sama oleh Polres Purwakarta. Penetapan tersangka bertentangan dengan KUHAP, UU KPK, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KPK.

“KPK dipandang telah memenuhi kewajiban dengan memberitahukan telah dilakukan penyidikan terhadap tersangka DS melalui SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), satu hari setelah tanggal Sprindik,” ucap Febri.

Terkait proses penyelidikan, hakim menegaskan bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHAP yang mengatur defenisi tersangka dan pasal 44 ayat 1 UU KPK diatur pada saat penyelidikan, KPK telah mencari bukti permulaan cukup, yaitu minimal dua alat bukti.

“Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan pasal 38 ayat 1 UU KPK, maka sejak proses penyelidikan KPK telah mencari alat bukti sehingga ketika naik ke penyidikan dapat langsung menetapkan tersangka karena sudah adanya bukti permulaan yang cukup. Hal itu sejalan dengan definisi tersangka pada pasal 1 angka 14 KUHAP,” terangnya.

Hakim juga menegaskan bahwa pemeriksaan Djoko sebagai calon tersangka sudah dilakukan dalam penyelidikan dan telah ada bukti permulaan yang cukup.

“Sedangkan terkait audit kerugian keuangan negara pengujiannya bukanlah menjadi ranah praperadilan,” pungkas Febri.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads