alexametrics

TWK Maladministrasi, Novel: Semakin Tampak Upaya Konspirasi

22 Juli 2021, 13:43:57 WIB

JawaPos.com – Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi terkait hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ombudsman dalam pemaparannya menyatakan, terdapat temuan pelanggaran administrasi atau maladministrasi dalam asesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Apresiasi ini disampaikan oleh pegawai senior KPK nonaktif, Novel Baswedan. Dia menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan Ombudsman yang menyatakan TWK yang belakangan ini berpolemik telah dinyatakan maladministrasi. Novel diketahui merupakan salah satu pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK.

“Pernyataan Ombudsman RI soal TWK ungkap banyak maladministrasi. Apresiasi yang tinggi kepada Ombudsman RI yang telah bekerja jujur, obyektif dan profesional,” kata Novel dalam keterangannya, Kamis (22/7).

Novel memandang, sejak awal telah menduga TWK sengaja digunakan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang berintegritas. Dia menyebut, hal ini untuk menghadang pengungkapan kasus korupsi yang besar.

“Semakin tampak bahwa ini upaya konspirasi untuk menghadang ungkap kasus korupsi besar,” cetus Novel.

Hal serupa juga disampaikan oleh pegawai KPK nonaktif lainnya, Giri Suprapdiono. Dia mengungkapkan, pegawai KPK telah menang dengan melalui hasil pemeriksaan Ombudsman yang menyatakan TWK maladministrasi. “Pegawai 75 menang!,” tegas Giri.

Dia lantas membeberkan, saran perbaikan sebagaimana hasil pemeriksaan Ombudsman. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengambil alih kewenangan alih status 75 pegawai. Bahkan Presiden harus membina Ketua KPK, Menteri PANRB, Menkumham, Ketua LAN dan Kepala BKN.

“BKN membuat roadmap perbaikan dan tes TWK distandarisasi. Terima kasih Ombudsman RI, hebat, Imparsial!,” ujar Giri menandaskan.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng membeberkan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dia menyebut, proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021. Dia menyebut, saat itu belum muncul klausul TWK.

Menurutnya ide TWK muncul sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir, tepatnya pada 25 Januari 2021. TWK diduga disisipkan dalam syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

“Ombudsman Republik Indonesia berpendapat, proses panjang sebelumnya dan harmonisasi empat hingga lima kali tidak muncul klausul TWK, sekaligus mengutip notulensi 5 Januari 2021. Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Munculnya di bulan terakhir proses ini,” ujar Robert dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads