Ketika Boediono Kehilangan Tahta

22/07/2018, 10:41 WIB | Editor: Kuswandi
Mantan Wakil Presiden Boediono (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Kekuasaan tak selamanya melekat. Puncak tertinggi jabatan akan habis pada waktunya. Kekuasaan hanya amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak saatnya tiba. Hal ini berlaku bagi siapapun termasuk Wakil Presiden RI ke-11 Boediono yang tidak lagi mendapat pengawalan super ekstra ketat dari Paspampres saat tengah melakukan kegiatan sehari-hari.

Boediono tak lagi mendapat pengawalan khusus saat di hadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk bersaksi dalam sidang kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Ilustrasi palu hakim (Dok.JawaPos.com)

Tak terlihat banyak personel keamanan baik polisi maupun TNI saat mantan Menteri Keuangan priode 2001-2004 ini tiba di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kontras, hal ini berbeda dengan saat ia masih duduk sebagai orang nomor dua di negeri ini. Saat itu Mei 2014 Boediono pernah menjadi saksi dalam perkara Century di PN Tipikor Jakarta. Pengamanan super ketat diberlakukan oleh Paspampres beberapa hari sebelum Boediono tiba untuk bersaksi.

Tak hanya soal pengamanan, gedung pengadilan pun semuanya disulap menjadi rapih dan bersih, bak gadis muda yang tengah bersolek agar kelihatan cantik ketika bertemu pujaan hatinya.

Lahan parkir yang biasanya semrawut menjadi kosong dan rapih. Lobby gedung yang berantakan dan kotor disulap menjadi bersih. Toilet yang biasanya 'bau pesing' pun disulap menjadi bersih dan wangi. Tak ketinggalan pula ada vas bunga lengkap dengan setangkai bunga agar tempat buang hajat tersebut kelihatan sedap dipandang mata.

Di ruang sidang, kursi duduk pengunjung diberi garis pembatas. Tak ada yang boleh duduk di kursi itu kecuali 'orang-orang Istana'. Sementara para pewarta hanya diberi spot pengambilan gambar atau suara  di belakang garis batas kursi pengunjung. Sungguh sebuah perlakuan hal yang istimewa meskipun ada adagium Equality before the law (asas persamaan di hadapan hukum).

Kini, hal itu sudah tidak lagi berlaku ketika Boediono kembali menjadi masyarakat biasa. Pengamanan secara khusus tidak lagi melekat padanya. Kendari demikian, saat datang dengan mengenakan kemeja putih dengan balutan celana panjang berwarna abu-abu lengkap dengan kacamata yang terpasang di wajahnya, Boediono kelihatan semringah. 

Perbedaan hal yang dialami Boediono ini nampak jelas dibandingkan dengan hal yang dialami wapres Jusuf Kalla kemarin. Ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) mantan Menteri Agama Suryadharma Ali pada Rabu (11/7) lalu, pengamanan dari Paspamres terlihat sangat ketat saat pria yang akrab disapa JK datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Awak media sangat dibatasi oleh tim Paspampres. Bahkan saat di ruang sidang, wartawan dilarang mendekat dan hanya boleh duduk di kursi tamu yang tersedia di ruang persidangan.

Kini kekuasaan tidak lagi menyelimuti Boediono meski dia pernah menjadi orang nomor dua di Indonesia mendampingi Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudohono periode 2009-2014. Kendati demikian, ruang sidang terdakwa Syafruddin tiba-tiba ramai saat Boediiono ingin bersaksi di hadapan majelis hakim, jaksa dan tim penasihat hukum. Barisan kamera televisi telah siap memberikan kabar secara luas untuk masyarakat ketika Boediono bersaksi dalam kasus BLBI.

Jaksa menghadirkan Boediono dalam sidang BLBI, karena saat perkara ini bergulir menjadi anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) sehingga dianggap mengetahui pemberian SKL terhadap pemegang saham Bank Dagang Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim. Selain Boediono, jaksa juga menghadirkan Todung Mulya Lubis yang merupakan mantan tim bantuan hukum (TBH) untuk KKSK.

Dalam persidangan, majelis hakim pun tampak biasa saja terhadap Boediono. Hal ini berbeda dengan JK yang saat menjadi saksi meringankan untuk Suryadharma Ali. Hakim ketika kepada JK terlihat sopan dan berbeda, karena JK saat ini masih menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Sementara saat ke Boediono, tim jaksa KPK pun berani mencecar ekonomo tersebut untuk mencari fakta terkait permasalahan BLBI. Jaksa menanyakan soal rapat terbatas di Istana Negara pada 11 Februari 2004 terkait pembahasan penghapusbukuan (write off) obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim sebesar Rp2,8 triliun.

Awalnya, Boediono mengaku lupa saat dipertanyakan oleh tim Jaksa KPK terkait hasil rapat yang membahas usulan penghapusbukuan sebesar Rp2,8 triliun. Usulan tersebut muncul dari Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung saat Ratas di Istana pada Februari 2004.

"Persetujuan begitu itu tentu ada semacam kesimpulan, (tapi) saya tidak ingat akhir rapat itu ada kesimpulan atau tidak," kata Boediono saat bersaksi untuk terdakwa Syafruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (19/7).

Kemudian, tim Jaksa pun menampilkan notulensi hasil ratas di Istana Negara. Dalam notulensi yang ditampilkan tim Jaksa, hasil ratas itu belum menyepakati keputusan untuk menghapusbukukan utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp 2,8 triliun.

Boediono mengamini bahwa memang belum ada keputusan untuk menghapusbukukan utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp2,8 triliun.‎ "Ya, bahwa sampai akhir sidang kabinet, tidak ada kesimpulan yang dibacakan. Jadi sampai selesai (tidak ada keputusan)," ungkapnya.

Setelah adanya ratas di Istana, Boediono yang juga anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) mengakui bahwa sempat mengadakan rapat lanjutan di tingkat KKSK. Rapat tersebut dihadiri juga oleh BPPN.

Menurut jaksa, pada rapat di tingkat KKSK, Syafruddin tetap melaksanakan penghapusbukuan utang. Syafruddin mengklaim bahwa tindakannya telah disepakati atas persetujuan rapat di Istana Negara.

Sementara itu, Todung Mulya Lubis menemukan adanya misrepresentasi pada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Mantan Bos BDNI, Sjamsul Nursalim, dinilai melakukan misrepresentasi soal kredit macet para petambak ke konsultan hukum KKSK, Lubis Ganie Surowidjojo.

"Mispresentasi yang utama kepatuhan kuasa pendukung. Salah satunya keberadaan utang petani tambak di dipasena dengan adopsi uji kepatuhan LGS (Lubis Ganie Surowidjojo). Memang tidak dijelaskan ada utang outstanding," kata Todung saat bersaksi untuk mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)," ucap Todung.

Todung menuturkan, temuan itu berasal dari laporan LGS yang menyebut Sjamsul harus memenuhi pola perjanjian Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA). Pola itu merupakan perjanjian pembayaran secara tunai dengan penyerahan aset-aset debitur BLBI yang dilakukan untuk memulihkan perekonomian Indonesia pascakrisis.

Krisis yang melanda Indonesia pada 1998 mengakibatkan sejumlah bank membutuhkan kucuran dana. Untuk mengantisipasi kerugian, pemerintah mengeluarkan dana BLBI kepada sejumlah obligor, termasuk untuk BDNI.

Bahkan Todung mengaku pernah menyarankan BPPN untuk menggugat BDNI ke pengadilan agar Sjamsul segera memenuhi kewajibannya. Namun di persidangan, Todung tak merinci apakah sarannya ditindaklanjuti atau tidak.

"Kami minta BPPN, misalnya kalau memang belum terpenuhi kewajiban tetapi dalam hal ini tidak berhasil, kita merekomendasikan upaya gugatan ke pengadilan. Upaya lain kita mengusulkan untuk dibawa ke PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara)," jelas Todung.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi