alexametrics

Karena Alasan Ini, Pegawai KPK Cabut Permohonan di Mahkamah Konstitusi

22 Juni 2021, 11:08:17 WIB

JawaPos.com – Sebanyak sembilan pegawai KPK yang menjadi pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mencabut permohonannya di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 18 Juni 2021. Permohonan judicial review (JR) itu terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun Undang-Undang yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Para pegawai memiliki dua alasan dalam pencabutan permohonan ini,” kata pegawai KPK, Hotman Tambunan dalam keterangannya, Selasa (22/6).

Hotman menjelaskan, alasan pertama mencabut permohonan JR ke MK memandang, MK telah memberikan payung hukum secara tegas terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Nomor 870/PUU-XVII/2019.

Alasan kedua, para pegawai merasa pertimbangan tersebut bersifat mengikat untuk semua pihak. Karena itu, seharusnya Pimpinan KPK mematuhi putusan MK terkait mekanisme peralihan status pegawai KPK, agar tidak merugikan hak pegawai.

“Sehingga, dua alasan tersebut secara tegas dan jelas sudah memberikan pedoman hukum dalam mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN,” tegas Hotman.

Sebelumnya dalam permohonan JR ke MK, Hotman membawa 28 bukti terkait dugaan pelanggaran dalam asesmen TWK. Dia menyatakan, alih status pegawai KPK bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 28 ayat 1,2,3 UUD 1945.

“Kita menyadari dan mengetahui bahwa BKN dan pimpinan KPK punya tafsir sendiri,” ucap Hotman di Gedung MK, Rabu (2/6).

Baca Juga: Tak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini

Dia pun menyesalkan langkah Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang justru tidak membuka hasil TWK. Terlebih 51 orang dari 75 pegawai KPK yang gagal TWK itu akan diberhentikan. Sementara 24 pegawai KPK lainnya akan mengikuti tes ulang.

“Kami melihat BKN semacam memonopoli pengertian itu dengan menggunakan alat ukur TWK. Nah apakah alat ukur valid, nanti coba kita lihat, kita buka di sidang MK,” cetus Hotman menandaskan.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads