alexametrics

Sidang Praperadilan Rommy Ditunda

22 April 2019, 12:30:52 WIB

JawaPos.com – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang praperadilan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy). Sidang ditunda selama dua pekan dari hari yang semula dijadwalkan.

Hakim pengadilan Agus Widodo, menuturkan, alasan penundaan ini lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi selaku tergugat meminta waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti.

Sidang perdana Rommy yang digelar di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Senin (22/4). Dalam persidangan, Rommy diwakili oleh pengacaranya, Maqdir Ismail.

“Pak Rommy tidak bisa datang karena sakit,” ujar Maqdir pada awak media.

Sementara perwakilan KPK tidak hadir. Namun, ada sebuah surat yang dikirimkan kepada PN Jaksel yang kemudian dibacakan oleh majelis hakim.

KPK meminta persidangan ditunda. Dalam persidangan, majelis hakim sempat menunjukkan surat tersebut ke pengacara Rommy.

“Ada surat dari pemohon, minta waktu penundaan,” ungkap hakim Widodo

Lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini meminta majelis hakim menunda persidangan selama tiga pekan. Namun, pengacara Rommy, bernama Maqdir tidak setuju. Pada akhirnya majelis hakim memutuskan menunda persidangan selama dua pekan.

“Kami ambil tengah-tengah, dua minggu maksimal. Sidang berikutnya tanggal 6 Mei 2019, kepada pemohon diharap hadir,” ungkap Widodo.

Sementara, itu, juru Bicara KPK Febri Diansyah juga mengungkapkan anggota DPR RI alias Rommy saat ini masih berada di RS Polri untuk menjalani perawatan kesehatan.

“Iya, benar. Yang bersangkutan (Rommy) masih berada di RS Polri,” tegasnya saat dikonfirmasi.

Rommy ditetapkan sebagai tersangka usai terjerat dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, pada Maret lalu. Dia diduga melakukan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) dengan menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi.

Dalam kasus tersebut, Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Intan Piliang

Alur Cerita Berita

Lihat Semua