JawaPos Radar

Dorongan Penetapan Tersangka Boediono Diminta Tidak Dipolitisasi

22/04/2018, 15:51 WIB | Editor: Mochamad Nur
Dorongan Penetapan Tersangka Boediono Diminta Tidak Dipolitisasi
Mantan Ketua MK Mahfud M.D (Dok.JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pengadilan Jakarta Selatan telah mmerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mantan Wakil Presiden (wapres) Boediono dijadikan tersangka dalam skandal bank Century. Boediono yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) diduga terlibat dalam sengkarut bailoutnya bank tersebut.

Menanggapi hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan tuntutan hakim tersebut merupakan hal lumrah. Pengadilan berhak memerintahkan seseorang menjadi tersangka, dengan syarat dibubuhi 2 alat bukti yang cukup.

"Biasa saja, artinya pengadilan (boleh) memerintahkan untuk (penetapan) tersangka. Tapi kalau alat bukti cukup, 2 alat bukti minimal gak ada, ya tidak bisa," ungkap Mahfud di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (22/4).

Dorongan Penetapan Tersangka Boediono Diminta Tidak Dipolitisasi
Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono (Dok.JawaPos.com)

Dua alat bukti minimal ini nantinya yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. Jika dari alat bukti ini sudah tidak mencukupi maka penetapan status tersangka tersebut akan sia-sia.

"Pengadilan pada akhirnya memvonis berdasarkan alat bukti yang diajukan. Nah kalau alat bukti awal gak ada, ya nanti sia-sia juga dijadikan tersangka. Jadi ya biar diolah lah sama KPK itu ya," imbuh Mahfud.

Sementara itu Mahfud juga meminta agar kasus ini tidak dimanfaatkan untuk situasi politik saat ini. Bagaimanapun kondisinya, hukum harus tetap ditegakkan tanpa dipolitisasi oleh oknum-oknum berkepentingan.

"Sebaiknya nggak dikaitkan dengan situasi politik sekarang, siapapun yang bertindak dan membuat dorongan-dorongan untuk melakukan penindakan hukum jangan dipolitisasi. Hukum itu harus ditegakan seperti apapun situasi politik," tegas Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur membeberkan perihal adanya permintaan dari Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan praperadilan yang dilayangkan MAKI, hakim meminta supaya lembaga antirasuah segera melakukan penyidikan lanjutan atas kasus korupsi Bank Century.

Hakim memerintahkan agar KPK segera menetapkan tersangka baru, terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam sengkarut rasuah bailout Bank Century. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia kala itu, Boediono.

(sat/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up