alexametrics

KPK Sebut Banyak Koruptor Melakukan Jalan Pintas Untuk Tempuh Upaya PK

22 Januari 2021, 17:10:38 WIB

JawaPos.com – Fenomena terpidana korupsi mencari peruntungan melalui upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK) kini marak dilakukan. Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, terdapat 65 koruptor yang telah mengajukan upaya hukum PK.

“Jadi belakangan ini terkait dengan PK ini menjadi ramai. Kalau dari catatan KPK, ada sekitar 65 terpidana korupsi yang mengajukan upaya hukum luar biasa PK,” kata Ali dalam diskusi daring, Jumat (22/1).

Ali menyampaikan, koruptor kini seperti berbondong-bondong mencari peruntungan melalui upaya hukum PK. Menurutnya, ramai pengajukan PK mulai terjadi pada Agustus sampai September 2020.

“Sekalipun kita tentu tahu bahwa peninjauan kembali merupakan hak dari terpidana sebagaimana di dalam hukum acara yang berlaku saat ini,” ujar Ali.

Ali tak memungkiri, para koruptor mengajukan PK tanpa melalui upaya hukum lainnya seperti banding maupun kasasi. Melainkan setelah putusan pengadilan tingkat pertama berkekuatan hukum tetap, terdapat sejumlah koruptor yang langsung melakukan upaya hukum PK.

“Kami mencatat, beberapa tahun yang lalu di tingkat pengadilan tingkat pertama, kemudian tingkat banding, kemudian di tingkat kasasi, setelah itu baru mereka mengajukan PK. Tapi belakangan ini ramai-ramai para napi menerima putusan di tingkat pertama atau pengadilan Tipikor, kemudian eksekusi. Beberapa bulan kemudian mereka mengajukan upaya hukum luar biasa melalui PK,” cetus Ali.

Secara tegas, Ali menyesalkan putusan tingkat PK mengurangi vonis hukuman para koruptor. Kendati memang, vonis sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim.

“Putusan dari majelis hakim PK itu dinilai kemudian ternyata menurunkan (hukuman). Karena, sekali lagi, bahwa turun angka vonis terhadap para napi ini kemudian bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Karena kembali lagi ada independensi hakim ketika menjatuhkan putusan,” tegas Ali.

Sebelumnya, KPK menyoroti masifnya terpidana korupsi yang mencari peruntungan melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK). Terkini, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sedang mengajukan upaya PK dari pidana 6 tahun penjara, dalam kasus penerimaan gratifikasi dan suap kepada anggota DPRD Jambi.

Selain Zumi Zola, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah juga tengah mencari peruntungan hukum melalui upaya PK. Atut mengajukan PK terkait jeratan hukum kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.

Ali tak memungkiri, masifnya terpidana korupsi mengajukan upaya hukum PK karena melihat tren putusan dari MA. Kekinian, lembaga kekuasaan kehakiman mengabulkan PK suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansa yang hukumannya dipotong dari 3,5 tahun menjadi 1,5 tahun penjara.

Selain itu, MA juga mengabulkan permohonan PK yang diajukan mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar. Hukumannya dikurangi dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara oleh Hakim pada tingkat PK.

Ali menegaskan, banyaknya koruptor yang mengajukan upaya hukum PK seharusnya MA dapat membacanya sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian khusus. Karena PK yang diajukan napi korupsi sebagian besar pada akhirnya dikabulkan MA dengan mengkoreksi terhadap putusan sebelumnya baik pertimbangan fakta, penerapan hukum maupun amar putusannya.

“Jika ini tetap berlanjut, kami khawatir tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan akan semakin menurun. Sehingga upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama tidak membuahkan hasil yang maksimal,” ucap Ali, Rabu (6/1) lalu.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads