alexametrics

Zumi Zola Bantah Pemeriksaanya Soal Lidik Baru Kasus Suap RAPBD Jambi

22 Januari 2018, 23:15:11 WIB

JawaPos.com – Usai diperiksa delapan jam lebih, Zumi Zola enggan komentar perihal pemanggilan kembali dirinya ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepada puluhan awak media yang mencecarnya, dia hanya mengatakan memenuhi panggilan penyidik KPK, dan sudah menjawab semua pertanyaan.

“Untuk detailnya silahkan tanya pada penyidik KPK,” ucapnya singkat, saat  keluar dari gedung KPK, Senin (22/01) malam.

Sementara itu, saat ditanyai perihal apakah ada tersangka baru soal kasus dugaan suap RAPBN Provinsi Jambi, sehingga dirinya diperiksa untuk penyelidikan baru pengembangan kasus yang melilit anak buahnya, Zumi lansgung menepisnya.

“Engga juga. Engga ada. Sama seperti kemarin cuma pendalaman,” tuturnya.

Padahal menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pemanggilan Gubernur Provinsi Jambi guna mencari fakta baru dengan nama tersangka lain.

“Ada kebutuhan pemeriksaan untuk mencermati beberapa fakta baru dalam penyidikan yang berjalan untuk tersangka lain,” ujarnya saat dikonfirmasi Senin (22/01).

Namun Febri mengatakan, karena bukan untuk kepentingan penyidikan, informasi mengenai permintaan keterangan untuk saksi belum bisa dibuka kepada publik.

“Karena bukan pemeriksaan di penyidikan yang sedang berjalan, kami belum bisa jelaskan banyak soal ini,” jelas Febri.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan penyuapan terkait pembahasan APBD Provinsi Jambi 2018, setidaknya ada 16 orang yang berhasil diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi. 12 orang di antaranya ditangkap di Jambi dan 4 orang di Jakarta.

16 orang itu yakni, Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono (SUP), Plt Kepala Dinas Provinsi Jambi Arfan (ARN), Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin (SAI), Anggota DPRD Jambi Nurhayati (NUR).

Lalu Fauzi alias Atong (ATG) yang notabene anak buah SAI, Dheny Ivan (DHI) dan Wahyudi (WYD) selaku anak buah ARN, Geni Waseso Segoro (GWS) dari pihak swasta, staf di Dinas PUPR Provinsi Jambi Rinie (RNI), Surip (SRP) selaku sopir SUP, dan Otong (OTG) selaku sopir ARN.

Kemudian, Wasis (WSS) Kepala UPDT Alat dan Perbekalan Provinsi Jambi, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik (EWM), Kepala Perwakllan Provinsi Jambi di Jakarta Amidy (AMD), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra (VRL), dan Asrul (ASR) dari pihak swasta.

Dari OTT terkait “uang ketok” APBD Jambi 2018 itu, tim KPK mengamankan uang senilai Rp 4,7 miliar. Adapun uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah tempat.

“Yang di dalam dua koper isinya 3 miliar. Yang di plastik hitam gabungan dari 400 juta ditemukan di lokasi di dekat restoran. Dan 1,3 ditemukan di rumah SAI (Saipudin, Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin),” terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Usai dilakukan pemeriksaan KPK menetapan sejumlah pihak yang tertangkap ini menjadi tersangka. Mereka antara lain Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi EWM (Erwan Malik), Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  ARN (Arfan), serta Asisten Daerah III Provinsi Jambi SAI (Saifudin). Sementara, satu pihak lagi adalah Anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN SUP (Supriyono).

“KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Diduga sebagai penerima SUP (Supriyono) dan diduga pemberi EWM (Erwan Malik), Plt Sekda Provinsi Jambi, ARN (Arfan), Plt Kepala Dinas PUPR, dan SAI (Saipudin) Asda III Provinsi Jambi,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11).

Sebagai penerima suap, Supriyono disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, selaku pemberi suap, Erwan, Arfan, dan Saifudin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

 

Editor : Kuswandi

Reporter : (ipp/JPC)



Close Ads
Zumi Zola Bantah Pemeriksaanya Soal Lidik Baru Kasus Suap RAPBD Jambi